Membenahi Anggaran

GONCANGAN ekonomi tampaknya tengah dihadapi masyarakat Provinsi Jambi. Disaat perekonomian yang tengah lesu akibat anjloknya sejumlah komiditi unggulan Jambi seperti sawit dan karet, kini sektor pemerintahan juga tengah bersiap mengencangkan ikat pinggang.

Ini setelah adanya langkah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan memotong anggaran sebesaer Rp 133,8 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2016. Pemotongan ini terbagi dari pengurangan belanja di lementerian dan lembaga sebesar Rp 65 triliun dan dana transfer ke daerah sebesar Rp 68,8 triliun.

Pengurangan pada transfer daerah inilah yang memantik persoalan baru. Daerah pun harus melakukan pengetatan anggaran. Berbagai kegiatan fisik bahkan terpaksa ditunda. Kondisi ini secara tak langsung juga ikut mengganggu perekonomian di Jambi sendiri.

Gubernur Jambi, Zumi Zola tak memungkiri pemangkasan anggaran berimbas ke daerah. Ditambah lagi persoalan tak tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat keuangan Jambi semakin menipis. Keadaan semakin terjepit dengan tertundanya penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Jambi sebesar Rp 193 miliar hingga akhir Desember mendatang. Ini pun dibayar jika keuangan negara membaik. Jika Desember tidak dibayar tentunya akan dibayarkan pada tahun berikutnya.

Sayangnya pemerintah sendiri tak bisa mengetahui secara jelas kepastian dana ini dibayarkan ke daerah.
Pengetatan yang mulai terlihat adalah dengan pencoretan beberapa kegiatan. Bahkan gubernur terang-terangan menyatakan pejabat dilarang meminta mobil dinas. Kegiatan keluar yang dianggap tidak perlu pun dipangkas. Pembelian alat tulis kantor juga diefisinsi. Proyek yang dinilai belum harus segera dilaksanakan di tunda.

Berkurangnya anggaran ini tentunya akan mengurangi perputaran uang di Jambi. Kini sebagian besar masyarakat hanua bisa berharap harga komoditi seperti sawit dan karet bisa bergairah kembali agar perputaran ekonomi Jambi bisa bergerak tanpa khawatir meski anggaran pemerintah mengalami penyusutan.

Pemerintah juga diharapkan mampu memaksimalkan lumbung-lumbung pendapatan demi menutupi kekurangan yang ada. Langkah pengetatan merupakan hal yang patut mendapat apresiasi demi perbaikan. Namun yang paling penting adalah bagaimana dalam kondisi yang sulit ini tak ada lagi pihak-pihak yang justru tega mengeruk keuangan negara demi kepentingan pribadi. (*)