Kadis Pendidikan Provinsi Jambi Dapat Surat Edaran Mendiknas, Ini Isinya

Pemerintah pusat melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia nampaknya

Kadis Pendidikan Provinsi Jambi Dapat Surat Edaran Mendiknas, Ini Isinya
TRIBUNJAMBI/TOMMY KURNIAWAN
Rahmad Derita, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Tommy Kurniawan

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pemerintah pusat melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia nampaknya serius dalam program peralihan kewenangan pendidikan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, pasalnya tertanggal 18 Agustus 2016 kemarin, Muhajir Effendy telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Dinas Pendidikan Provinsi termasuk Provinsi Jambi agar proses peralihan tersebur cepat dilaksanakan terhitung hingga awal Oktober 2016 nanti.

Alhasil, pengajuan yudisial review atas UU No 23 tahun 2014 oleh sejumlah bupati dan Wali Kota di Indonesia atas pelimpahan wewenang SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi, nampaknya tidak berlaku lagi terkait keluarnya surat edaran tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Rahmat Derita yang sebelumnya telah menerima surat tersebut mengatakan, dilihat dari poin-poin yang tertuang dalam SE tersebut, tidak disebutkan lagi adanya wewenang Pemerintah Kabupaten/kota atas SMA/SMK dan pendidikan khusus.

"Dilihat dari Struktur organisasi, SMA/SMK dan pendidikan khusus masuk dalam organisasi Pemerintah Provinsi," katanya.

Sementara untuk struktur organisasi Pemerintah Kabupaten dan Kota, meliputi PAUD, SD dan SMP. Menurutnya, di poin yang keempat telah dituliskan mengenai pembagian struktur organisasi itu.

"SMA/SMK tidak disebutkan lagi masuk ke struktur organisasi Pemkab dan Pemkot," ujarnya.

Berdasarkan informasi dari BKN, lanjut Rahmat tertanggal 2 Oktober 2016mendatang, status kepegawaian SMA/SMK dan pendidikan khusus juga otomatis berubah. Saat ini status kepegawaian mereka ada PNS kabupaten/Kota, namun tanggal 2 Oktober nanti sudah berubah menjadi PNS Pemerintah Provinsi Jambi.

"Surat edaran ini juga mulai diberlakukan tanggal 2 Oktober nanti," katanya.

Meskipun tanggal 2 Oktober 2016 status Kepegawaian sudah menjadi PNS Pemprov, gaji PNS masih berada di Kabupaten/Kota hingga Desember 2016. Ketika Januari 2017, barulah semua dilaksanakan di Pemprov Jambi termasuk gaji.

"Sampai Desember tetap di kabupaten/kota gajinya," ujarnya.

Ketika pegawai tersebut sudah menjadi tanggung jawab Pemprov, maka pembinaan, kesejahteraan, karier dan kompetensi juga akan dilaksanakan Pemprov Jambi. "Pemprov Jambi juga bisa melakukan mutasi guru dari satu kabupaten ke kabupaten atau kota lainnya tanpa meminta persetujuan dari Kabupaten asal mereka," katanya.

Penulis: Tommy Kurniawan
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved