Full Day School, Mungkinkah?

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tiba-tiba mengapungkan ide penerapan "full day school" untuk peserta didik. Ide itu sontak mengundang pro dan kontra. Ada yang menyebut ide itu tidak masuk akal, ada juga yang menganggap melenceng dari pesan Presiden Joko Widodo.

Kemarin, Muhadjir mengatakan Presiden telah berpesan bahwa kondisi ideal pendidikan di Indonesia adalah ketika dua aspek pendidikan bagi siswa terpenuhi. Adapun dua aspek pendidikan itu ialah pendidikan karakter dan pengetahuan umum.

Merujuk pada arahan Presiden itu, pihaknya memastikan bahwa memperkuat pendidikan karakter peserta didik menjadi rujukan dalam menentukan sistem belajar mengajar di sekolah.

Pengertian full day school yang terpahami belajar di sekolah sehari penuh ini kemudian diklarifikasi Muhadjir bukan berarti para siswa belajar selama sehari penuh di sekolah.

Menurut Muhadjir, program ini memastikan siswa dapat mengikuti kegiatan‑kegiatan penanaman pendidikan karakter, misalnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.

Merujuk pada situasi generasi muda/anak-anak saat ini rentan dengan ancaman penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan lainnya, pada dasarnya sah-sah saja wacana yang diajukan Presiden maupun Mendikbud. Yakni memastikan peserta mendapatkan pendidikan karakter.

Namun, haruskah pendidikan karakter dengan memanjangkan jam kehadiran peserta didik di sekolah? Inilah kemudian yang melahirkan sikap penolakan atas ide yang dikemukakan Muhadjir.

Jika pendidikan karakter yang dimaksudkan adalah ekstrakurikuler (ekskul), sebenarnya kegiatan ini sudah ada baik di tingkat sekolah dasar hingga sekolah lanjutan atas. Pada sekolah tertentu, kegiatan ekskul bisa berjalan maksimal, namun tidak sedikit juga yang mati suri.

Di sisi lain, sekolah full day school pun bukan 'barang baru' dalam sistem pendidikan di Indonesia. Sejumlah sekolah full day school berbasis agama tumbuh pesat di kota-kota besar. Tentu saja penyelenggara pendidikan ini adalah swasta yang 'membubuhkan' mata pelajaran tambahan dan ekstrakurikuler yang bermanfaat untuk pendidikan karakter siswa.

Tidak heran, jika lulusan lembaga pendidikan ini punya kelebihan yang mungkin tidak diperoleh siswa di sekolah umum/sekolah negeri. Namun, ada layanan dan kualitas tentu ada juga biaya yang sepadan dengan ilmu dan pendidikan yang diberikan.

Jika ini ingin diterapkan juga di sekolah umum/negeri yang sekarang sudah dibebaskan biayanya alias gratis, apakah mungkin? Apakah biayanya nanti akan dibebankan kepada orang tua siswa atau negara?

Karakter daerah juga harus dipertimbangkan. Pelajar di kota-kota besar cenderung mulai kekurangan aktivitas karena sarana/prasarana yang hapus sebagai konsekwensi metropolitan. Akhirnya waktu luang mereka banyak dihabiskan untuk media digital/televisi yang efeknya cukup berbahaya dalam pembentukan karakter generasi muda.

Sementara di daerah, masih banyak lapangan, masih ada sungai dengan air yang jernih, masih ada lembaga pendidikan agama. Pembentukan karakter mereka bisa didapatkan di sana, asalkan terlaksana dengan rutin, terarah dan terkontrol.

Jadi, tidak perlu merespon sinis ide yang disampaikan oleh Mendikbud. Meski ada plus-minusnya, jika untuk kebaikan generasi muda ke depan, kenapa tidak. Yang penting, keluarga sebagai lembaga pendidikan utama anak tidak hanya menyerahkan pendidikan karakter anak hanya kepada sekolah saja. Perlu kerjasama kedua pihak, untuk mewujudkan generasi berkualitas. (*)