EDITORIAL
Membuka Komunikasi
MENDADAK, kemarin digemparkan dengan adanya kericuhan yang terjadi di Tanjungbalai, Sumatera Utara.Ribuan warga yang tersulut emosi turun ke jalan dan
MENDADAK, kemarin digemparkan dengan adanya kericuhan yang terjadi di Tanjungbalai, Sumatera Utara.Ribuan warga yang tersulut emosi turun ke jalan dan membakar sejumlah vihara, yayasan sosial dan sejumlah rumah warga keturunan. Aksi ini terpicu adanya komplain atas volume dari pengeras suara sebuah musala.
Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi yang turun kemudian meminta agar seluruh lapisan masyarakat Kota Tanjungbalai untuk menahan diri dan tidak terpancing provokasi. Tak dipungkiri, isu yang menyangkut suku dan agama seperti ini memang sangat sensitif. Pertemuan pun digelar yang dihadiri berbagai pihak untuk meredam persoalan ini.
Bahkan kejadian ini langsung menjadi perhatian Kepala Polri, Jenderal Tito Karnavian. Kapolri yang langsung datang ke Sumatera Utara meminta agar warga tidak mudah terpancing isu SARA. Menurutnya, apa yang terjadi kemarin berangkat dari kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Kapolri menilai kerusuhan terjadi akibat komunikasi yang tidak berjalan baik.
Tak dipungkiri, ada pihak yang sengaja menghembuskan kabar untuk memancing provokasi. Hal ini diketahui dari penelusuran pihak kepolisian terkait persoalan tersebut yang beredar luas di media sosial. Bahkan banyak dari postingan yang beredar justru tak bisa dipertanggungjawabkan.
Konflik SARA memang menjadi sebuah konflik yang menjadi sebuah problem serius. Telah banyak korban yang berjatuhan akibat konflik SARA yang terjadi di tanah air. Penyumbatan komunikasi membuat sebuah persoalan bisa menjadi sebuah hulu ledak yang bisa mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Insiden ini mestinya jadi pelajaran bagi semua pihak. Baik warga maupun pemerintah dan aparat keamanan. Semua pihak harus bisa menahan diri, tidak gampang terpancing, dan membuka komunikasi. Musyawarah mufakat pun bisa dilakukan.
Hal lain adalah peran pemerintah bersama jajaran untuk dapat tanggap dan belajar memahami kondisi masyarakat di suatu daerah. Hal ini bisa menjadi sebuah pegangan terutama dalam mengeluarkan kebijakan sehingga tak hanya menguntungan kelompok tertentu semata, namun juga menguntungan semua pihak termasuk masyarakat. Sehingga tak lagi terjadi kesenjangan yang bisa menjadi pemicu tindakan emosional. (*)