Inilah Proyek di Bungo yang Sudah Lelang, Bupati Sebut tak Penting Dihapus Saja

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Awang Azhari

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Memasuki akhir Juli 2016, tampak belum terlalu banyak pekerjaan fisik yang telah melalui proses lelang di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Bungo.

Ini berkaitan erat dengan anjloknya keuangan daerah sehingga mau tidak mau mesti dilakukan pemangkasan beberapa item pekerjaan di seluruh SKPD.

Terpantau di LPSE hingga Minggu (24/7), hanya beberapa item yang dilelang dengan pagu di atas Rp 1 miliar, seperti pembangunan jalan lingkar Muara Bungo pagu Rp 2,5 miliar.

Kemudian pengadaan kendaraan fire truck 300 liter 4x4 single cabin di Kesbangpol pagu Rp 1,63 miliar. Peningkatan jalan dalam kota Muara Bungo Rp 2,55 miliar, lanjutan pembangunan ‎drainase Sungai Dingin Rp 3,6 miliar.

Selanjutnya pembangunan drainase Pasar SPA Kuamang Kuning dengan pagu Rp 2 miliar, pembangunan saluran drainase dalam kota Rp 2 miliar.

Serta beberapa bangunan lain seperti pasar Desa Gupura Suci, pipa distribusi dalam kota dan pipa distribusi di Desa Purwosari Kecamatan Pelepat.

Selebihnya, ada belasan proyek pekerjaan fisik yang sudah melalui proses lelang ‎dengan nilai pagu di bawah Rp 1 miliar.

Kemudian belasa paket dari Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) atau bantuan pemerintah pusat juga sudah dilelang, dengan pagu tertinggi Rp 7,9 miliar yakni pekerjaan pemeliharaan berkala jalan kabupaten paket IV yang dimenangkan PT. Rudy Agung Laksana (RAL).

‎Bupati Bungo, Mashuri beberapa hari lalu mengakui bahwa pembangunan infrastruktur tahun ini tidak begitu maksimal akibat defisit, karena itu ia mewanti agar SKPD meneruskan rencana pekerjaan yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

"Untuk infrastruktur diteruskan, tapi yang dinilai kurang dibutuhkan harus dihapus. Kemudian kita ada juga dibantu pusat melalui DAK dan DAU," kata Mashuri saat ditemui di rumah dinasnya.

Selanjutnya, bulan depan atau Agustus, Mashuri menyebut akan marathon ke setiap SKPD untuk melihat rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh instansi.

"Bulan depan kita akan marathon, liat mana yang tidak penting, dihapus saja, kalau seperti pertanian tetap jadi prioritas," pungkasnya.