Tanggulangi Defisit Anggaran, ‎Pemkab Bungo Resmi Pangkas Honor TKK

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Awang Azhari

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Pemerintah Kabupaten Bungo akhirnya menetapkan hasil rasionalisasi ‎honor untuk seluruh Tenaga Kerja Kontrak (TKK), yang jumlahnya mencapai 5.300 orang di Kabupaten Bungo.

Dari surat keputusan yang beredar, seluruh honor TKK disesuaikan dengan job kerja, ‎seperti honor TKK bagian administrasi, perawat, bidan, petugas kebersihan kantor, sopir bus sekolah, petugas parkir, pembantu pelayanan perizinan hingga petugas teknis UPT dari sebelumnya menerima Rp 800 ribu perbulan, kini diturunkan menjadi Rp 700 ribu.

Kemudian petugas pemadam kebakaran dari sebelumnya Rp 1,6 juta, dipangkas menjadi Rp 1 juta. Begitu juga petugas penjagaan atau pengamanan, dari Rp 1.150.000 menjadi Rp 1 juta.

‎Selanjutnya penjaga malam pasar, dari Rp 1.4 juta dipangkas menjadi Rp 1.2 juta. Petugas pembakar sampah medis dari Rp 1 juta menjadi Rp 900 ribu.

Honor petugas operasional bandara, PKP-PK Bandara juga‎ diturunkan, dari Rp 1.6 juta menjadi Rp 1.3 juta. Sementara petugas database manajer dari Rp 2 juta menjadi Rp 1.7 juta. Selanjutnya petugas keur master atau dokter hewan dari Rp 1.5 juta, kini honornya diturunkan menjadi Rp 1.3 juta.

Bupati Bungo, H Mashuri saat ditemui di rumah dinas beberapa hari lalu menyebut terpaksa dilakukan pemangkasan karena kondisi keuangan yang sedang sulit. "Kalau kita paksakan nanti bayarnya pakai apa, makanya harus dirasionalisasi, dan itulah hasilnya," kata Bupati.

‎Pemangkasan itu akan mulai dijalankan per September 2016, untuk selanjutnya Pemkab mengambil langkah efisiensi kembali di tahun anggaran 2017.

Beberapa langkah mulai dilakukan menghadapi penganggaran tahun depan, menurut Mashuri pihaknya melalui Sekda sudah meminta seluruh SKPD menyusun kebutuhan riil tenaga kerja kontrak.

‎Diyakini, jika mengacu kepada kebutuhan riil, jumlah TKK tidak akan sebanyak ini, karena itu akan dilakukan pemangkasan jumlah tenaga kontrak atau biasa disebut masyarakat Bungo honorer. "Tentunya tidak akan sebanyak sekarang, sesuaikan dengan kebutuhan saja," ulas Bupati

Sebelumnya dalam kajian Pemkab, anggaran untuk menggaji TKK memang cukup memberatkan. Saat ini jumlah TKK di Bungo mencapai 5300, anggaran yang tersedot ke arah sana dalam setahun terbilang fantastis, mencapai Rp 75 miliar.

Padahal kata Mashuri, di kabupaten lain paling banyak TKK hanya seribuan, buktinya mereka tetap bisa membangun.

"Dengan anggaran Rp 75 miliar setahun, dalam satu periode pemerintahan bisa untuk pembangunan dua bandara, 10 pasar tradisional modern, tiga rumah sakit dan jalan aspal," tandas Bupati.