BPK Sebut ada Kelebihan Pembayaran Pengadaan Alkes RSUD Raden Mattaher

Pemerintah Provinsi Jambi untuk menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK

BPK Sebut ada Kelebihan Pembayaran Pengadaan Alkes RSUD Raden Mattaher
TRIBUNJAMBI/TOMMY KURNIAWAN
Gubernur Jambi Zumi Zola dan Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pelaksanaan Evaluasi Keuangan Negara BPK RI, Bachtiar Arif, yanh mewakili Anggota V BPK RI dalam rapat paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jambi dalam rangka penyerahan pemeriksaan BPK RI, di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (6/6) 

TRIBUNJAMBI.COM - Untuk ke empatkalinya, Pemerintah Provinsi Jambi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015.

Namun, Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pelaksanaan Evaluasi Keuangan Negara BPK RI, Bachtiar Arif, yang mewakili Anggota V BPK RI berpesan agar Pemerintah Provinsi Jambi lebih meningkatkan lagi kualitas informasi dan akuntailitas laporan keuangan.

Yakni dengan memberi perhatian dan mengambil langkah yang diperlukan tehadap tiga hal, seperti menerapkan sepenuhnya kebijakan akuntansi piutang untuk penyajian Piutang Pajak secara akrual kemudian mengoptimalkan kualitas dan fungsi aplikasi SIMDA untuk Pendapatan, Piutang, Beban Persediaan dan Persediaan serta aktiva tetap.

"Pemerintah Provinsi Jambi juga harus mengandalikan pembayaran-pembayaran atas pengadaan barang dan jasa secara lebih cermat, agar tidak terjadi kelebihan pembayaran seperti halnya pembayaran pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit (Non DAK) di RSUD Raden Mattaher," katanya.

Selanjutnya, Bachtiar Arif meminta Pemerintah Provinsi Jambi untuk menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK, dimana jawaban atau penjelasan terhadap rekomendasi tersebut disampaikan kepada BPK, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

“Pemerintah Provinsi Jambi harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel, dan juga memberi manfaat bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah,” ujar Bachtiar Arif.

Penulis: Tommy Kurniawan
Editor: bandot
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved