Rahmat: Emang Gua Pikirin, Jangan Coba-coba Cari Penyakit
Pendidikan menengah (SMA/SMK) yang sebelumnya dikelola pemerintah kabupaten/kota berdasar UU 23
Laporan Wartawan Tribun Jambi, Tommy Kurniawan
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pendidikan menengah (SMA/SMK) yang sebelumnya dikelola pemerintah kabupaten/kota berdasar UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaannya beralih ke pemerintah provinsi sejak awal 2017 nanti.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Rahmat Derita mengaku beberapa permasalahan masih menjadi perbincangan, diantaranya adalah status guru tenaga honorer yang sampai saat ini belum ada kejelasan apakah akan ikut menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi atau sebaliknya. Ini mengingat jumlah guru honorer mencapai 5. 142 orang atau hampir sama dengan total guru ditiap kabupaten/kota beserta pegawai administrasi yakni sebesar 5.733 orang.
Menanggapi hal tersebut, Rahmat pun mengaku tenaga honorer tidak perlu resah akan hal itu.
"Kita akan inventarisir, tapi tidak semuanya, kita akan lihat mana yang memang dibutuhkan akan kita berdayakan, kalau tidak ya harus tinggal," katanya.
Selain itu, terkait adanya beberapa daerah yang tak bersedia untuk dialihkan kewenangan SMA dan SMK ke Provinsi, Rahmat pun menegaskan bahwa ke depan daerah tersebut tidak akan mendapatkan anggaran dalam bentuk apapun. Bahkan, guru yang mengajar pada sekolah tersebut, terancam tidak akan digaji, walau berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Kalau tidak mau dialihkan, ya selesailah dia. Tidak akan mendapatkan anggaran apapun. Gaji gurunya juga tidak akan cair," kata Rahmat.
Rahmat juga menegaskan bahwa jika nantinya jadwal kegiatan peralihan sekolah SMA dan SMK nantinya akan molor atau lewat dari pada awal bulan Oktober nantinya, pihaknya akan memberikan sanksi terhadap Dinas Pendidikan di daerah tersebut.
"Emang gua pikirin. Jangan coba-coba nyari penyakit," katanya.
