Rakyat vs Perusahaan, MA Menangkan Warga Dusun

Musri Nauli, penasehat hukum terdakwa mengatakan, kedua terdakwa awalnya pada 12 Pebruari ditangkap pihak PT WKS dan kepolisian

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Deni Satria Budi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Juraid dan Deni Ruli Pane, dua  warga Dusun Kalimantan Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menang melawan perusahaan perkebunan besar PT WKS ditingkat kasasi. Perkara yang bermula pada 2012 di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Musri Nauli, penasehat hukum terdakwa mengatakan, kedua terdakwa awalnya pada 12 Pebruari ditangkap pihak PT WKS dan kepolisian, karena menggarap lahan yang berada di atas areal kawasan hutan produksi milik PT WKS di Jalan 220 Dusun Kalimantan.

"Di Pengadilan Tanjung Jabung Timur, majelis hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa Deni Ruli Pane menduduki areal seluas empat hektar yang dituduhkan merupakan lahan pemberian orangtuanya sejak 1982 dan telah ditanami pohon rambutan dan kopi. Dan, juga ditandai dengan surat keterangan serta sporaric," jelas Musri, yang menyebutkan bahwa majelis hakim melepaskan kedua terdakwa.

Dan, dalam putusan kasasi, MA menguatkan putusa  PN Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Nomor 1779 K/PID.SUS/2013. Dalam perkara pidana dengan terdakwa Deni Ruli Pane, bilang Musri Nauli, putusan kasasi pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari pemohon yang dalam hal ini JPU Kejaksaan Negeri Muara Sabak. Putusannya telah diputuskan 26 Maret 2014.

"Terdakwa saat itu didakwa melanggar pasal 50 ayat (3) huruf a junto pasal 78 ayat (2) Undang-undang kehutanan. Dan, JPU menuntut pidana 10 bulan penjara. Namun, majelis hakim melepaskan terdakwa," papa Musri, Rabu (25/5).

Menurut Musri Nauli, berdasarkan SK Menteri Kehutanan di dalam butir keempat ayat (1) ditegaskan, apabila di dalam areal HPHTI terdapat lahan yang menjadi hak milik, perkampungan, tegalan, persawahan, yang telah diduduki pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuj dan dikeluarkan dari areal kerja. Selain itu, penyelesaiannya dengan pihak-pihak yang bersangkutan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Dengan pertimbangan itulah, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Alhamdulillah, masih ada keadilan di negeri ini. MA masih mendengarkan suara rakyat kecil. Rakyay masih berdaulat di atas tanahnya sendiri," tutur pria berambut gondrong yang mendampingi proses hukum dari penyidikan hingga ke Mahkamah Agung.

Putusan MA tersebut kata Musri Nauli, memberikan pelajaran penting terhadap hukum di Indonesia. Izin tidak boleh mengalahkan hak. Sebab, merupakan azas yang berlaku di Indonesia, juga merupakan hak milik telah diatur di dalam konstitusi.

"Kita sedang mempertimbangkan untuk meminta ganti rugi karena kesalahan negara yang memproses terhadap Deni Ruli Pane. Selai  memberikan pelajaran penting, terhadap proses hukum, negara juga tidak boleh sewenang-wenang kepada rakyat sebagai pemilik tanah," tegas Nauli.(*)

Penulis: budi
Editor: nani
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved