Rio Terlibat PETI, Syarkoni: Jalankan Proses Hukum

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Awang Azhari

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Kabar banyaknya kepala desa (dusun) atau Rio yang terlibat dalam aktivitas Penambang Emas Tanpa Izin (PETI), diminta oleh DPRD Kabupaten Bungo diusut tuntas.

Pasalnya masalah tersebut cukup krusial, seperti disampaikan Wakil Ketua DPRD, Syarkoni, proses hukum kata dia harus dijalankan sampai tuntas.

‎"Jalankan proses hukum kepada Rio yang terlibat PETI, itu jelas tindak pidana, karena menjalankan aktivitas ilegal," urai Syarkoni, Kamis (12/5) di gedung DPRD.

Dengan nada kesal, ia menyebut bahwa seharusnya Rio memberi contoh dan mengayomi masyarakat, ‎bukan malah menjadi pembeking PETI atau bahkan terlibat secara langsung.

Hal ini juga harus diperhatikan serius oleh masyarakat, terlebih sebentar lagi dilaksanakan pemilihan kepala desa serentak.

"Masyarakat ke depan carilah pemimpin dusun yang bisa benar-benar mengayomi, jangan pilih yang seperti itu. Jadikan ini pembelajaran," imbuh politisi Golkar tersebut.

Sebelumnya hangat kabar terkait keterlibatan perangkat dusun maupun kampung dalam aktivitas PETI, seperti yang terjadi di Kecamatan Pelepat maupun Pelepat Ilir yang disebut sebagai daerah dengan jumlah PETI terbesar di Bungo.

‎Diungkap Sekretaris Dusun Cilodang, Kecamatan Pelepat Ilir, Hamid, PETI di dusunya sudah berjalan kurang lebih tiga bulan. Parahnya, kini aktivitas itu bukan hanya menghancurkan TKD dan Restan namun sudah merusak jembatan dan jalan produksi PT SAL.

"Kalau jembatan itu ambruk, kemudian jalan Bukit Tinggi sudah hampir putus sejak ada PETI ini," jelas Hamid kepada awak media beberapa hari lalu.

Selaku Sekretaris Dusun, ia menyesalkan kondisi ini, namun tak bisa berbuat banyak karena perangkat dusun lain terkesan ikut serta dalam kegiatan ilegal tersebut.

"Sudah sering kita beri penjelasan kalau PETI itu merusak, termasuk kepada Rio, tapi penjelasan kita tidak pernah digubris," tandasnya. (*)