Menanti Perlindungan

DI atas jalan mereka mendayung. Di dalam rumah mereka selalu waswas. Tiap hari melihat hamparan danau dadakan, dengan hati yang serasa tersayat. Terpikir sumber penghidupan yang terendam, kolam yang tenggelam, kebun sawit yang tak bisa dimasuki, hingga sawah yang tak lagi berisi padi.

Dua bulan sudah kondisi tak nyaman itu dirasakan oleh warga di lima desa di Kecamatan Kumpeh Ulu dan Taman Rajo, Kabupaten Muarojambi. Terlalu lambat pemerintah hadir di tengah mereka, membuat terlalu lama pula mereka merasakan hidup di tengah banjir. Padahal sumber masalahnya sudah jelas, ini akibat tindakan perusahaan mendirikan tanggul, membuat aliran air jadi melimpah ke perkampungan.

Nilai kerugian materiil yang dirasakan masyarakat bisa dikatakan tidak sedikit. Di sana ada ribuan kolam ikan yang terendam. Belum lagi kebun sawit yang sudah tidak bisa dipanen, dan bahkan pohon sawitnya terancam rusak akibat terlalu lama tergenang. Lihat juga sawah yang tak bisa lagi menghasilkan beras, sudah gagal panen. Berapa rupiah semuanya? Belum lagi kerugian psikis, hingga anak tidak bisa sekolah.

Dewan sudah turun ke lokasi, baik dari DPRD Muarojambi maupun DPRD Provinsi Jambi. Sayangnya, dari hasil dewan mengunjungi rakyat ini, tidak ada perubahan yang signifikan. Kita menyadari, memang dewan bukan eksekutor, mereka adalah lagislatif. Namun kita belum melihat bagaimana dewan untuk mendesak eksekutor, dalam hal ini pemerintah daerah, agar turun tangan segera melihat rakyat di sana.

Bahkan sangat mengejutkan, ketika seorang pejabat provinsi mengaku belum tahu bahwa sudah dua bulan lima desa di dua kecamatan itu terendam, dan telah membuat ribuan kolam ikan tidak bisa panen. Apakah ini indikasi bahwa pemerintah memang lalai? Atau bisa juga karena arus informasi dari bawahan yang tidak sampai seluruhnya ke atasan, sebab yang dilaporkan hanya hal-hal yang menyenangkan.

Melihat penderitaan masyarakat dan juga kerugian yang demikian besar, seharusnya pemerintah daerah, baik Pemkab Muarojambi maupun Pemprov Jambi, mengalokasikan pikiran dan tenanganya mengatasi masalah tersebut. Kita berharap lambatnya pemerintah daerah hadir di sana bukan karena adanya tekanan dari berbagai pihak, terutama pengusaha perkebunan dan orang-orang di belakangnya.

Kehadiran pemerintah untuk membela dan melindungi masyarakatnya kini sangat ditunggu masyarakat di sana. Mereka ingin pemerintah bisa berlaku adil, berani menyalahkan perusahaan bila memang salah, dan berani mencabut izinnya bila ada pelanggaran besar yang sudah dilakukan. Namun yang paling penting dan mendesak saat ini, aliran air yang merendam desa harus segera diatasi. Tanggul yang menghambat aliran air harus segera dihancurkan, agar air cepat surut.

Kita berharap anggota DPRD sebagai representasi masyarakat, berani untuk lantang jua memperjuangkan masyarakat. Jangan hanya cukup datang meninjau tapi tindakan selanjutnya tidak tegas. Kita berharap agar anggota dewan benar-benar menjadi wakil rakyat, yang bisa berempati terhadap nasib rakyat, dan berani mendesak pemerintah dan perusahaan secara terus-menerus demi kebenaran. Suarakanlah suara rakyat ke telinga para pemangku kepentingan. (*)