Pendemo Minta Hentikan Politisasi Pendamping Desa

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Deni Satria Budi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sekitar seratusan pendemo yang mengatasnamakan Barisan Nasional Pendamping Desa Provinsi Jambi, dalam rilisnya menyatakan sikap agar pemerintah menghentikan politisasi dana desa dan politisasi pendamping desa.

Korlap unjuk rasa, Marsono mengatakan bahwa mereka yang berunjuk rasa merupakan pendamping desa dari seluruh kabupaten dan kota. Menurutnya, umjuk rasa yang mereka lakukan karena menyikapi situasi yang berkembang tentang dinamika pendampingan desa melalui kementrian desa PDTT.

"Beberapa gejolak dan kegaduhan yang terjadi dalam implementasi pendampingan desa dan implementasi Undang-undang desa, hingga muncul diskriminasi dari Kementrian Desa PDTT," sebut Marsono.

Dalam orasinya, pengunjuk rasa menolak rencana seleksi kembali terhadap pendamping desa ex PNPM-Mpd yang masa kontraknya  akan berahir pada 31 Mei 2016. Dan, seleksi ulang terhadap pendamping desa menurut mereka merupakan wujud tindakan yang diskriminatif. Juga tidak memenuhi asas keadilan serta melanggar regulasi dan ketentuan yang ada.

"Proses seleksi hanya layak dilaksanakan untuk mengisi kekosongan tenaga pendamping desa dengan memenuhi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, tidak diskriminatif, objektif dan tidak melanggar asas dan prinsip dekonsentrasi," beber Marsono. (*)