KPK: Efek Rilis Data, Jumlah Pelapor LHKPN Naik

Sebagian anggota DPR kembali melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

KPK: Efek Rilis Data, Jumlah Pelapor LHKPN Naik
TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Sebagian anggota DPR kembali melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini diamini oleh Priharsa Nugraha Kepala Bagian Pemberitaan KPK.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis KPK, ada sekitar 14 anggota DPR yang telah melaporkan LHKP. Sebelumnya, jumlah anggota DPR yang melapor hanya 356 orang. Sedangkan, untuk jumlah wajib lapor bertambah dari 545 orang menjadi 554 orang.

"Pertambahan ini efek dari rilis data rekapitulasi yang dirilis KPK," katanya, Kamis (24/3).

Sebelumnya, KPK merilis total anggota DPR yang melaporkan LHKPN baru 62,75% dari total anggota yang berjumlah 545 orang.

Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan sebelumnya mengatakan bila pemerintah dapat mengeluarkan peraturan terkait pemberian sanksi administratif soal pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Payung hukum bisa berupa peraturan pemerintah (PP) yang menjatuhkan sanksi bagi pejabat tak lapor LHKPN ke KPK.

Dengan Peraturan Pemerintah tersebut dapat memperjelas sanksi yang dikenakan misalnya potong gaji. Atau bisa juga, bahwa LHKPN menjadi syarat wajib untuk promosi dan penundaan kenaikan pangkat.

KPK cukup serius dengan keinginan tersebut. Kini, lembaga antirasuah tersebut sudah dalam tahap pengkajian naskah.

Editor: fifi
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved