Disiapkan Sanksi Bagi Pembangkang LHKPN

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menegaskan

Disiapkan Sanksi Bagi Pembangkang LHKPN
TRIBUNJAMBI/TOMMY KURNIAWAN
Menteri Yuddy di RSUD Mattaher, Rabu (23/12/2015). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menegaskan bakal kenakan sanksi kepada penjabat eksekutif (eselon I dan penjabat pusat lainnya) yang enggan menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ini merupakan tugas kami dari Kementerian PAN-RB untuk memaksa mereka melakukan kewajibannya (melaporkan LHKPN)," katanya di Lobby KPK, Jumat (17/3.

Rencananya, para penjabat nakal ini bakal diberi sanksi seperti penundaan kenaikan jabatan, promosi, dan tunjangan kinerja. Sanksi yang paling ekstream adalah pencopotan jabatan.

Penerapan sanksi ini bakal dijelaskan dalam peraturan bersama. Namun Yuddy masih enggan kapan peraturan bersama tersebut bakal berlaku.

Berdasarkan keterangan Yuddy, masih ada sekitar 30% dari jumlah total penjabat eselon I yang belum melaporkan LHKPN. Untuk melengkapi data seputar penjabat yang belum lapor LHKPN, hari ini Yuddy mendatangi KPK.

Wacana pengenaan sanksi ini sejalan dengan keinginan KPK. Alexander Marwata Wakil Ketua KPK mengaku bakal mengusulkan pengenaan sanksi LHKPN dalam bentuk peraturan pemerintah. Saat ini, KPK masih dalam tahap pengkajian naskah.

Masih banyaknya penjabat yang belum lapor LHKPN ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti rumitnya pengisian formulir. Kedepan, KPK bakal menyederhanakan sistem pengisian dan membuat e-LHKPN.

Editor: fifi
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved