Diduga Terima Suap, KPK Tahan Dua Pejabat Kemenhub

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan terhadap Direktur Jenderal Hubungan Laut

Diduga Terima Suap, KPK Tahan Dua Pejabat Kemenhub
ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan terhadap Direktur Jenderal Hubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemhub) Bobby Reynold Mamahit dan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, Djoko Purnomo.

Keduanya diperiksa penyidik sebagai tersangka perkara dugaan korupsi pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Tahap III Kemhub tahun 2011.

"Untuk kepentingan penyidikan, penyidik KPK melakukan upaya hukum penahanan terhadap BRM dan DJP," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Selasa (16/2/2016).

Bobby dan Djoko ditahan di tempat terpisah.

Bobby ditahan di rumah tahanan Klas I Pomdam Jaya Guntur dan Djoko di Rutan Polres Jakarta Timur.

"Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini," kata Priharsa.

Dalam perkara ini, Bobby dan Djoko diduga menerima suap dari PT Hutama Karya untuk memuluskan tender proyek pembangunan Balai Diklat itu.

Keduanya memerintahkan ketua panitia lelang untuk melakukan pengaturan lelang dan memenangkan PT HK.

Setelah itu, keduanya diduga menerima suap dari PT Hutama Karya.

Sebelumnya, KPK menjerat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut Kemhub Irawan; mantan General Manager PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan; dan pejabat pembuat komitmen satuan kerja di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Kemhub, Sugiarto.

Nama Bobby dan Djoko turut disebut dalam berkas dakwaan Budi Rachmat Kurniawan.

Bobby selaku atasan Kuasa Pengguna Anggaran disebut menerima Rp 480 juta, sedangkan Djoko selaku KPA menerima Rp 620 juta.

KPK menduga kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 40 miliar.

Keduanya disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Editor: fifi
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved