Golkar Tunggak Listrik Rp 400 Juta, Siapa Bayar?

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Konflik dualisme kepengurusan Golkar berimbas pada kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Kantor Golkar gelap gulita karena tunggakan listrik mencapai Rp 400 juta.

Golkar versi Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono menilai seharusnya biaya kesekretariatan ditanggung bersama dengan kubu Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie (Ical).

"Menurut bendahara umum kami bahwa mereka sudah diajak bicara bagaimana menanggung. Jadi saya kira soal itu sudah clear. Jadi masalah itu masalah internal kita diungkapkan keluar," kata Ketua DPP Golkar versi Munas Ancol Ace Hasan Syadzily di Kediaman Akbar Tandjung, Jakarta, Minggu (3/1/2016) malam.

Ia mengingatkan pascakantor DPP juga ditempati Munas Bali maka kegiatan banyak dilakukan oleh Ical cs.

Dimulai pada Silaturahmi Nasional (Silatnas) bulan November 2015, dimana kegiatan diskusi digelar oleh kepengurusan Munas Bali.

"Itu saja ketahuan, bukan hanya kami. Tetapi bersama-sama. Jadi saya kita sangatlah tidak tepat membicarakan urusan internal partai ke publik. Dulu kan mereka merebut. Setelah direbut yang tanggung jawab bersama," ujar Ace.

Ace juga menuturkan pihaknya harus membayar tanggungan listrik yang hampir diputus PLN saat konflik Golkar berlangsung.

Ia mengaku tunggakan tersebut di atas angka Rp 400 juta.

"Tapi kami tidak gembar gembor. Saya kira harusnya kita bisa menempatkan mana urusan rumah tangga partai dan hal-hal yang harus disampaikan ke publik. Kami berharap selesaikan bersama-sama," imbuhnya.

Mengenai kantor DPP Golkar saat ini, Ace mengatakan sesuai kesepakatan dapat digunakan kubu Ancol dan Bali.

Ia juga mengingatkan tidak ada pihak manapun yang dapat menghalangi kegiatan Golkar.

"Siapapun kader yang memiliki perhatian kepada Golkar yang berhak," tuturnya.