Ini Data Golput di Sejumlah Daerah di Jambi

TRIBUNJAMBI.COM - KPU Sarolangun memperkirakan partisipasi pemilih di Pilkada Jambi sesuai target nasional yakni di angka 75 persen. Hal itu dikatakan Komisioner KPU Sarolangun Asriadi, ketika dikonfirmasi Tribun, Kamis (10/12) kemarin.

"Target kita secara nasional 75 persen. Ya, yakin tercapai, ketahuannya pas kita pleno di tingkat KPU nanti," ujarnya.

Sebab di Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur ini, katanya, DPT Sarolangun berjumlah 190.700 pemilih. Jumlah itupun menurutnya nanti belum termasuk DPTb1 dan pemilih yang menggunakan KTP.

Sementara itu, Ketua KPU Sarolangun, menyebutkan, bila nanti setelah rekapitulasi Pilkada ini diplenokan angka golput ternyata tinggi, dinilainya tidak mutlak menjadi kesalahan pemilih.

"Dan kita pun sudah sosialisasikan secara masif," katanya.

Termasuk menurutnya, sosialisasi melibatkan anak sekolah dilakukan KPU Sarolangun untuk menekan angka golput.

Namun, kata Ahyar, kemungkinan tingginya angka golput dan adanya surat suara yang tidak terpakai. Ataupun tidak bisa memilih dirinya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Sebab hasil di masing masing TPS, baru saja selesai diplenokan hari ini (kemarid,red).

Sehingga berapa angka golput atau angka angka lain yang menyangkut hasil Pilkadi belum bisa disebutkan.

Sementara itu dari data yang dihimpun Kantor Kesbangpol Sarolangun, pasangan nomor urut satu HBA-EDI meraih 86.637 suara, mengungguli pesaingnya Zumi-Fahrori hanya 36.848 suara. Kesbangpol pun mencatat jumlah suara sah 123.485 dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 190.700 mata pilih. Dari jumlah tersebut ada 67 ribu lebih surat suara yang tak terpakai atau yang tak sah.

Sementara itu untuk wilayah Tanjung Jabung Barat, belum ada sumber resmi terkait jumlah partisipasi pemilih di Tanjung Jabung Barat, namun menurut perkiraan Ketua Panwaslu Tanjab Barat Adi Siswa, DPT yang tidak menyalurkan hak pilihnya mencapai 40 persen dari total mata pilih sekitar 208.000 orang.

Secara resmi memang baru dapat dilihat setelah rekapitulasi dan pleno di KPUD, namun prediksi ini muncul setelah terpantau ternyata di rata-rata TPS yang hadir hanya separuh dan yang pasti tidak ada yang full, dengan partisipasi pemilih secara keseluruhan di kisaran kurang lebih 140.000 orang.

"Masyarakat memang tidak bisa dipaksakan untuk datang ke TPS memilih," katanya kepada Tribun, Kamis (10/12).

Banyak argumen yang menjadi dasar mengapa tingkat golput masih cukup tinggi, ada yang memang apatis terhadap perhelatan pesta demokrasi, atau karena ada urusan kerja.

Namun tak sedikit juga yang diakibatkan DPT yang 'hilang', saat KPUD mengeluarkan undangan, ternyata pemilik DPT tidak ada di desa atau kelurahan yang dimaksud sehingga undangan yang tak tersalur itu terhitung golput.

Contoh di Kelurahan Tungkal IV Tungkal Ilir, Tanjab Barat. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tungkal IV ini bingung, karena ada 712 undangan dari 5.168 tidak ditemukan pemiliknya.

Menurut Ketua KPPS, Syamsudin, ia sudah berupaya menghimbau Ketua RT agar mengerahkan warganya datang ke kantor kelurahan mengambil undangan, tapi sampai hari pencoblosan ratusan undangan itu masih terdampar di kantor lurah.