Nama Presiden dan Wapres Dicatut

Aburizal Bakrie Anggap tak Ada Bukti Kesalahan Setya Novanto

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menilai belum ada bukti yang memperlihatkan bahwa Ketua

Editor: Fifi Suryani
TRIBUNNEWS/JEPRIMA
Sekjen versi Bali Idrus Marham Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono, Mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla dan Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie saat berjabat tangan seusai melakukan prosesi penandatanganan kesepakatan bersama islah terbatas partai golkar di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2015). Kesepakatan tersebut berisi empat poin untuk menengahi dualisme kepemimpinan Partai Golkar dalam menentukan Calon Kepala Daerah yang diusung Golkar pada Pilkada mendatang, sedang proses hukum perselisihan Pimpinan Partai tetap berjalan. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menilai belum ada bukti yang memperlihatkan bahwa Ketua DPR RI Setya Novanto bersalah dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden.

"Kalau lihat sampai kemarin, dari bukti-bukti yang ada, tidak ada yang menyatakan bahwa Ketua DPR salah. Jadi bukti-bukti yang ada dikatakan tidak ada (kesalahan)," kata Aburizal seusai menjadi keynote speaker dalam seminar di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (3/12/2015) sore.

Aburizal menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan yang tengah menggelar sidang atas dugaan pelanggaran etik oleh Wakil Ketua Umum DPP Golkar itu.

Ia enggan memberikan penilaian atas keaslian rekaman pembicaraan yang diajukan sebagai bukti dalam sidang tersebut. Rekaman itu diduga merupakan pembicaraan antara Setya, pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Aburizal juga meminta agar siapa pun tidak memojokkan Setya sebagai orang yang sudah pasti bersalah. Jika Setya benar, maka harus dibela dan demikian pula sebaliknya.

"Partai tidak boleh takut pada trial by the press. Partai harus berani bela yang benar, menyalahkan yang salah," kata dia.

"Saya imbau kepada media untuk tidak menghukum seseorang padahal ada bukti orang itu bersalah dan tampaknya penghukuman terhadap itu banyak sekali dilakukan," kata dia.

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved