Nama Presiden dan Wapres Dicatut
Desakan Pecat Novanto, ARB Bilang Menggulingkan Orang Itu Dosa
Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie meminta berbagai pihak tidak terus menyudutkan Setya Novanto agar mundur
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie meminta berbagai pihak tidak terus menyudutkan Setya Novanto agar mundur dari jabatan Ketua DPR. Dia menilai, desakan tersebut tidak elok.
"Menggulingkan orang itu dosa," kata Aburizal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2015).
Menurut Aburizal, Novanto belum tentu bersalah meski telah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.
Lagipula, tambah dia, ada aturan di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur pemilihan pimpinan DPR. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mengganti Ketua DPR.
"Baca dulu undang-undangnya. Kalau undang-undangnya enggak begitu," ucap Aburizal.
Berbagai petisi dan ungkapan kekesalan bermunculan di dunia maya terkait kasus tersebut. Sebuah petisi online di situs Change.org mendesak Setya Novanto dipecat.
Menteri ESDM Sudirman Said sebelumnya melaporkan Setya Novanto ke MKD atas dugaan meminta saham dari PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Dalam laporannya ke MKD, Sudirman menyebut adanya pertemuan sebanyak tiga kali. Pertemuan itu antara Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (FI) Maroef Sjamsoeddin, Ketua DPR Setya Novanto, dan pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid.
Menurut Sudirman, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport. Sudirman mengaku mendapat informasi itu dari pimpinan Freeport.
