Pemanggilan Bank Dijadwalkan Lagi

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Suci Rahayu

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Setelah sempat tidak memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Jambi, Kepala Cabang bank BTN dan Muamalat kembali dijadwalkan pemeriksaannya.

Pemeriksaan ini terkait, dugaan penyimpangan pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sarolangun tahun 2002.

"Panggilan sebelumnya, keduanya tidak hadir. Dan oleh tim dijadwalkan lagi, untuk kepala Cabang Bank Muamalat akan diperiksa Rabu (11/11)," kata Imran Yusuf, Kasi Penyidikan Kejati Jambi belum lama ini.

Sementara untuk Kepala Cabang Bank BTN, pengambilan keterangannya akan dilakukan pekan depan.

"Untuk pekan ini, yang bersangkutan tidak bisa Makanya oleh tim akan dijadwalkan pemeriksaannya pekan depan," ujarnya.

Menurut Imran, kedua bank ini memberikan pinjaman jaman pada periode yang berbeda. Pencairan dari bank BTN cabang Jambi periode 2005/2006, sementara bank Muamalat sekitar tahun 2012.

Pihak Kejati belum mendapat data terkait penggunaan uang pinjaman ini, pasalnya beberapa kali dipanggil developer tidak memenuhi panggilan.

Pada pengumpulan keterangan dugaan penyimpangan ini, pihak Kejati telah memanggil setidaknya 15 orang sebagai saksi, diantaranya mantan Sekda, mantan Bupati dan mantan Kepala BPN Sarolangun.

Terkait dugaan penyimpangan pada pembangunan ini, data yang berhasil dihimpun, tahun 2002 pemerintah Kabupaten Sarolangun menjalin kerjasama dengan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemkasa, untuk melakukan pembangunan perumahan PNS. Untuk melakukan pembangunan pihak koperasi bekerjasama dengan developer.

Ditargetkan akan dibangun 600 unit rumah, yang diperuntukkan bagi PNS di Pemkab Sarolangun, namun hanya 60 PNS yang mengajukan akad kredit sehingga terbangun 60 unit rumah.

Tahun 2013, 3 pecahan sertifikat diagunkan oleh pihak Koperasi dan developer, senilai Rp 12 Milyar dengan dalih untuk membangun perumahan PNS.