Masih Ada Warga Buang Sampah ke Drainase

TRIBUNJAMBI.COM - SEKURANGNYA 42 kilometer saluran air (drainase) di Kota Jambi, setara 30 persen dari total 120 kilometer, kondisinya rusak. Sebagian besar akibat tertutup tanah, sampah dan pasir. Sehingga aliran menjadi mampet. Kondisi diduga akibat tiadanya pengawasan rutin kondisi drainase, dan ditambah tak acuhnya warga, seperti kebiasaan buang sampah ke drainase.

DPU Kota Jambi berjanji menormalisasinya, sebagian telah dilaksanakan sekarang. "Karena itu perlu segera dilakukan normalisasi," kata Kepala DPU Kota Jambi, Khairudin Fikri, kemarin. Kerusakan itu menurutnya, memicu genangan air akibat tak sanggup menambung debit air hujan.

Dia mengklaim telah memetakan sejumlah lokasi rawan genangan air. Seperti di Simpang Bangunan, di depan Mal Jamtos dan Paal IV.

Rerata sebutnya, kondisinya tersumbat sampah. "Kita melakukan pembersihan. Di parit-parit ditemukan banyak sampah, pasir dan tanah," ungkapnya. Ia mengatakan, selain pembersihan drainase, pihaknya juga akan memperbaiki drainase yang rusak, baik buatan maupun parit buatan. Terutama di daerah rawan erosi. "Terutama di anak sungai yang terjadi penyempitan karena sampah dan lumpur," jelasnya.

Kabid Drainase, DPU Kota Jambi, Dadang mengatakan, selain sampah, tersumbatnya drainase akibat tertimbun tanah dan pasir. Karena itu, menurutnya penting boks kontrol air di sejumlah lokasi. "Agar saat ada pasir yang mengendap air tetap mengalir," ungkapnya. "Di daerah (kantor) Damkar itu juga kita lakukan pengerukan atau normalisasi," imbuhnya.

Dadang menjelaskan sudah 60 titik yang dikeruk di Kota Jambi. Namun, Dadang tidak menyebutkan lokasinya. "Ada di Kotabaru dekat kantor walikota, saluran di dekat Damkar Kota dan dis ini juga. Ada 60 titik," sebutnya. Ketua Komisi III DPRD kota Jambi Wahyudi mengatakan, soal drainase ini pihaknya sudah berkomunikasi dengan DPU.

"Saya katakan itu, jangan hanya dibersihkan tapi harus dipelihara juga," ungkapnya. Menurutnya, drainase di Jambi ini sudah bagus. Namun, ia menyayangkan kurangnya pemeliharaan dan pengawasan terhadap bangunan drainase sendiri.

"Harus ada koordinasi dengan SKPD terkait seperti Distarum dan dinas kebersihan," katanya. Ia mencontohkan adanya bangunan ruko dan jalan ruko yang menutup jalur drainase. "Itu harus diawasi, harus ada pengawasan ketat dari SKPD terkait," ungkap Wahyudi. Ia berharap ke depan ada harmonisasi koordinasi antar SKPD agar drainase bisa terjaga.