Berebut Resafel

BELUM membaiknya kondisi perekonomian negeri ini, seperti memberi bensin kalangan politisi mendesakkan agenda kepentingannya. Pintu masuknya dengan meramaikan kabar akan dilakukannya resafel kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kondisi itu seakan membenarkan kredo lama, dalam politik, tidak ada makan siang gratis.

No Free Lunch! Sepanjang terdapat kesamaan kepentingan, politik bisa menemukan titik temu. Sebaliknya, berseberang kepentingan artinya oposisi dan penggalangan opini berbeda. Kira-kira itulah yang hari-hari ini, mengisi analisis pengamat yang pesimis dengan substansi di balik terus menguatnya wacana resafel kabinet.

Keinginan Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan mundur dari kabinet menjadi pintu masuk lainnya, selain polemik Rini Suwandi dan orang yang diduga bagian dari gerbong kepentingannya. Kita prihatin dengan kondisi perpolitikkan terkini. Konsolidasi dan kerja kabinet centang perenang akibat terus berembusnya isu resafel.

Sehingga terkesan, para pihak sibuk mengamankan dan mengawal isu resafel agar tidak terimbas. Sedangkan kerja yang menjadi tugas pokoknya terbengkalai karena energi mulai dialihkan untuk kepentingan lobi-lobi politik. Kita berharap Presiden Jokowi segera menghentikan simpang siur kabar resafel itu.

Meski tidak mudah, terutama di tengah politik akomodasi sekarang, setidaknya dua hal bisa dilakukan Presiden. Pertama, memastikan adanya resafel dan pelaksanaannya, termasuk posisi menteri diganti dan penggantinya. Sehingga ada kepastian politik, dan ujungnya kepastian ekonomi.

Karena ekonomi, kini persoalan terpenting.

Dia harus menjadi panglima, dan harus dibebaskan dari sandera politik kepentingan. Namun kita berharap, kepastian dan pertimbangan resafel adalah kepentingan publik. Presiden tak perlu ragu menjadikan itu alasan, dan hak prerogatif presiden harus benar-benar dilaksanakan. Tentunya, Presiden harus menghitung untung ruginya, bukan semata secara politik tapi secara kelembagaan dan suksesnya pemerintahan.

Kedua, memastikan tiadanya resafel, dengan segala pertimbangan dan argumentasi di baliknya. Persis seperti langkah-langkah yang dilakukan jika Presiden memastikan adanya resafel. Hanya dengan memilih di antara dua hal itu, Presiden bisa membantu terciptanya kepastian politik dan pada gilirannya kepastian ekonomi.

Tanpa penegasan itu, setiap celah yang memungkinkan maneuver menggiring dan mendorong isu resafel akan terus terjadi. Kepastian juga akan menghentikan polemik, dan mengembalikan energi politik ke energi konsolidasi pemerintahan. Ketegasan Presiden tentu akan diapresiasi publik, sepanjang argumentasinya demi kepentingan publik. Tanpa ketegasan dan kepastian, para politikus akan terus sibuk berebut resafel. (*)