Pertamina akan Dirikan Usaha Baru di Luar Negeri

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - PT Pertamina (persero) berencana untuk mendirikan anak usaha baru untuk mengincar pasar internasional.

Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang mengatakan, sejak Petral dibubarkan, Pertamina memang berkeinginan untuk membentuk perusahaan internasional di bidang hilir bagi pasar internasional khususnya di kawasan regional ASEAN.

"Namun perusahaan ini bentuknya bukan trading, lebih untuk melayani konsumen internasional seperti perusahaan pelayaran dan penerbangan," kata Ahmad, Rabu (4/11).

Rencananya Pertamina akan membentuk perusahaan internasional tersebut di Singapura atau Malaysia, tepatnya di wilayah Johor atau Tanjung Pelapah, yang merupakan wilayah bebas pajak dan memiliki fasilitas yang lengkap untuk memasarkan produk-produk hasil minyak mentah seperti BBM dan pelumas.

Selain itu, pemilihan lokasi tersebut juga sesuai dengan target pasar yang diincar Pertamina, yaitu di wilayah Selat Malaka. "Di Selat Malaka ada kebutuhan BBM hingga 46 juta kiloliter (KL) setahun, jumlah tersebut sama dengan Indonesia," kata pria yang akrab disaba AB tersebut.

Selain mengincar pasar di Selat Malaka, Pertamina juga akan mengejar pasar Myanmar, Timor-Timor, dan seluruh kawasan ASEAN. Selain itu, Pertamina juga akan mengincar pasar di luar ASEAN yang cukup berpotensi, seperti China, Jepang, dan negara-negara di Afrika.

Dengan pendirian perusahaan internasional tersebut, Ahmad bilang Pertamina akan bisa mencatatkan kinerja keuangan yang lebih baik terutama dari sektor hilir.

Selama ini, Pertamina selalu mengandalkan sektor hulu sebagai penyumbang terbesar laba bagi perseroan. Namun dengan adanya perusahaan internasional tersebut nantinya sektor hilir bisa menjadi penyumbang terbesar pendapatan dan laba bagi perseroan.

Namun sayangnya, perusahaan internasional yang akan didirikan oleh Pertamina ini masih belum akan terbentuk dalam waktu dekat.

Menurut Ahmad, rencana pendirian perusahaan tersebut baru disetujui di tataran direksi Pertamina. "Prosesnya nanti masih harus ke komisaris, baru kemudian Kementerian BUMN," pungkasnya.