Pemerintah Yakin Siap Jalankan MEA

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah dekat. Kurang dari dua bulan dari sekarang, liberalisasi produk di kawasan ASEAN berlaku efektif. Pemerintah sendiri optimis, Indonesia siap menghadapinya.

Beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka MEA ini juga dirasa telah cukup. Apalagi, sejak September lalu pemerintah gencar melakukan relaksasi aturan disektor investasi dan perdagangan serta ketenagakerjaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, selama ini sebenarnya lebih dari 90% tarif barang di lingkungan ASEAN sudah 0%-5%. "Sehingga ini bukan menjadi sesuatu loncatan besar," kata Darmin, Rabu (4/11).

Untuk lebih mendukung implementasi MEA, pemerintah sendiri meminta kepada para kepala daerah untuk dapat mensosialisasikan kepara pelaku usaha diwilayahnya. Seperti diketahui, selama ini masih ada pihak terutama pelaku usaha kecil (UKM) yang khawatir dengan dilaksanakannya MEA pada 1 Januari 2016 mendatang.

Darmin bilang, peringkat kemudahan berbisnis atai index of doing business di Indonesia masih belum maksimal dan harus segera dibenahi. Saat ini, peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia berada diposisi 109. Memang lebih baik di banding tahun lalu yang berada di posisi 114.

Posisi itu masih sangat jauh dari harapan. Malaysia peringkat kemudahan berbisnis berada di angka 17-18. Sementara Singapura nomor 1 di dunia. "Kita perlu melakukan evaluasi dan analisi terus menerus dimana kekruangan kita, dimana kelebihan kita dan apa yang harus dilakukan. Kerjasama di provinsi dan kabupaten, Universitas, konsultan untuk mengevaluasi," kata Darmin.

Sektor lain yang menjadi perhatian Darmin adalah terkait ketenagakerjaan. Perbaikan sumber daya manusia (SDM) dibutuhkan untuk lebih berdaya saing. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan untuk memenuhi standar kompetensi yang diperlukan.

Dengan semakin banyaknya pelatihan bagi SDM itu, diharapkan dapat bekerja ke luar negeri. "Syukur-syukur dia (pekerja) memiliki sertiikasi, sehingga dapat melamar pekerjaan ke Malaysia atau Singapura," kata Darmin.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, sektor perbankan juga menjadi yang harus digenjot dalam implementasi MEA. "Kita punya tugas terkait dengan UMKM, akses keuangan yang dilakukan domestik. Kita punya tugas memperbesar industri keuangan kita sendiri," kata Muliaman.

Akses pendanaan perkreditan bagi kalangan UKM akan ditingkatkan. Hal ini lantara selama ini tigkat pertumbuhan kredit sektor UKM lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan rata-rata perumbuhan kredit yang lain.

ASEAN sendiri merupakan kawasan ekonomi yang menjanjikan. Dengan jumlah penduduk 600 juta jiwa, produk domestik bruto (PDB) ASEAN tercatat sebesar US$ 2,4 triliun pada tahun 2014 lalu. Total perdagangan ASEAN pada tahun lalu tercatat US$ 2,53 triliun.