Kebakaran Lahan

Pembuatan Kanal di Lahan Gambut jadi Tanggungjawab Perusahaan

Meski kabut asap dan kebakaran hutan sering terjadi, tapi tak ada anggaran khusus dialokasikan

Pembuatan Kanal di Lahan Gambut jadi Tanggungjawab Perusahaan
Tribun Pekanbaru/David Tobing
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan sejumlah menteri serta pejabat daerah meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Jumat (9/10/2015). Di lokasi itu, Presiden Jokowi meninjau pembuatan sekat kanal dan embung air, yang berfungsi untuk menampung air sekaligus buat cadangan air untuk pemadaman api bila musim kemarau tiba. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Meski kabut asap dan kebakaran hutan sering terjadi, tapi tak ada anggaran khusus dialokasikan Pemerintah Provinsi Jambi. Ini terlihat dalam laporan Penjabat Gubernur Jambi, Irman pada penyampaian nota keuangan RAPBD Provinsi Jambi 2016 dalam paripurna di DPRD Provinsi Jambi, Kamis (15/10).

Penjabat Gubernur Jambi, Irman dikonfirmasi usai paripurna menyebutkan tak ada anggaran khusus untuk itu. Namun, pemerintah sudah memasukkannya dalam rancangan biaya tak terduga.

"Kita hanya sediakan anggaran tidak terduga," ungkap Irman.

Menurut Irman untuk pembuatan kanal jika itu berada pada wilayah perusahaan maka akan di bebankan pada perusahaan.

"Kalau dia di lokasi perusahaan kita akan bebankan perusahaan. Kalau lokasi masyarakat nanti kita akan carikan solusinya," katanya.

Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Fauzi Ansori menambahkan secara tidak langsung anggaran bencana daerah untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap dialokasikan lewat belanja tidak terduga sebesar Rp 3,5 miliar.

"Artinya alokasi anggaran kita tersedia untuk layanan publik. Jadi untuk bencana asap ruang yang disiapkan untuk bencana asap dalam kode rekening belanja tidak terduga Rp 3,5 miliar," katanya.

Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Musri Nauli mengatakan, berapapun anggaran yang disiapkan pemerintah bukanlah persoalan besar. Namun ada tanggung jawab dalam regulasi untuk mengembalikan fungsi gambut yang selama ini mudah terbakar di musim kemarau.

"Yang terpenting regulasi kebijakannya bagai mana agar lahan gambut ini bisa tetap basah. Di sini dibutuhkan kebijakan pemerintah, menjaga agar gambut bisa tetap basah itu yang terpenting persoalan anggaran berapapun itu yang penting gambut ini bagai mana bisa tetap basah,"katanya.

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved