Rizal Ramli Diperingatkan tak Bikin Gaduh Kabinet

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR Dossy Iskandar mengingatkan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli agar tidak membuat gaduh kabinet.

Dossy khawatir sikap Rizal Ramli yang terus tak satu suara dengan pemerintah akan berdampak negatif terhadap kondisi ekonomi saat ini.

"Bahayanya, orang yang tidak suka akan justifikasi bahwa kabinet tidak solid, bisa memicu kegaduhan baru. Itu bahayanya. Investor mau masuk jadi ragu-ragu," kata Dossy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Seharusnya, kata Dossy, Rizal Ramli tidak perlu menyampaikan ke publik jika memang mempunyai kritik terhadap program pemerintahan. Kritik itu bisa disampaikan langsung secara tertutup. (baca: Rizal Ramli Minta Target Realistis, Jokowi Sebut Tugas Menteri Cari Solusi)

"Kalau dia tidak setuju, banyak salurannya. Bisa melalui sidang kabinet atau lapor langsung ke Presiden," ucap Ketua DPP Hanura ini.

Dossy mengakui, sebagai ekonom, Rizal memang mempunyai pengetahuan luas mengenai ekonomi. Namun, saat ini Rizal sudah berstatus sebagai Menko Kemaritiman. Oleh karena itu, dia menyarankan agar Rizal fokus saja kepada tugas dan wewenangnya.

"Soal ekonomi sampaikan saja ke Pak Darmin Nasution (Menko Perekonomian) atau menteri teknis. Kan ada koordinasi antara empat Menko," ucapnya.

Rizal Ramli langsung mendapat sorotan tak lama setelah dilantik Presiden. Rizal meminta agar PT Garuda Indonesia Tbk membatalkan penambahan pesawat. Dia mengaku telah membicarakan hal ini kepada Presiden Jokowi. Rizal mengaku tidak ingin Garuda bangkrut dengan membeli 30 unit Airbus A350 tersebut. (baca: "Gebrakan" Rizal Ramli, Garuda Didesak Batalkan Pembelian Airbus A350)

Pernyataan Rizal ini kemudian direspons Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini mengisyaratkan tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk, selain Menko Perekonomian, dengan posisi bahwa Kementerian Keuangan bertindak selaku pemegang saham perusahaan milik negara, dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham. (baca: Menteri Rini Larang Pihak Lain Intervensi Garuda, Termasuk Menko Kemaritiman.)

Pihak Istana menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah menegur Rizal melalui sambungan telepon dan meminta tidak mengubar kritik di hadapan publik. (baca: Istana: Koreksi Menteri soal Kebijakan Bukan untuk Diumbar ke Publik)

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar Rizal memahami terlebih dahulu persoalannya sebelum berkomentar di hadapan publik. (baca: Wapres JK: Rizal Ramli Sudah Ditegur Presiden)

"Itu sudah ditegur oleh Presiden. Makanya, paham dulu, tidak pernah beli, baru penandatanganan letter of intent, saya berminat, bukan kesepakatan jual beli," kata JK.

Belakangan, Rizal tidak memedulikan teguran tersebut. Rizal malah mengajak JK untuk berdebat secara terbuka terkait rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Ia menilai, ada hal yang perlu diluruskan dari proyek tersebut.

"Kalau mau paham, minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya, kita diskusi di depan umum," ucap Rizal. (baca: Rizal Ramli Tantang Wapres JK Diskusi Terbuka Bahas Kritikan Dirinya)

JK meminta Rizal sedianya memahami terlebih dahulu persoalan yang ada sebelum ia menyampaikan kritik. Menurut JK, pengadaan pembangkit listrik 35.000 megawatt merupakan suatu kebutuhan. Infrastruktur kelistrikan harus dibangun sebelum membangun industri. (baca: Proyek Listrik Dikritik, JK Minta Rizal Ramli Pelajari Dulu Sebelum Komentar)

"Tentu sebagai menteri, harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal, tetapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50.000 megawatt pun bisa dibuat," kata Kalla.