Partai Golkar Kubu AL Besok Gelar Musda di Sarolangun

Dianggap Langgar Keputusan Pengadilan

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Qomaruddin

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Menurut rencana Musda Partai Golkar Provinsi Jambi kubu AL, akan digelar besokdi Sarolangun. Dan 11 DPD II PG akan hadir.

Dikonfirmasi Tribun, Sekjend DPD I Partai Golkar Supardi Nurzain mengaku tak mengetahui adanya Musda tersebut. Bahkan katanya Musda itu tak sesuai hasil keputusan pengadilan Jakut yakni cacat hukum.

"Musda yang mana itu. Gak tau saya ada musda. Ya, kalau pun ada saya pikir DPD II gak akan hadir kok. Intinya kita gak tau soal musda itu," katanya.

Bila memang tetap diadakan, menurutnya pelanggaran undang undang yang berlaku. "Ya. Karena melawan hasil keputusan pengadilan. Yang mana keputusan pengadilan setara UU. Dimana isinya Munas Ancol tak boleh melakukan kegiatan mengatasnamakan kepartaian," ujarnya.

"Kita mintalah semua pihak tahan diri. Apalagi kini suasana Ramadan. Jangan semakin buat kader Golkar resah, karena selama ini Golkar Jambi aman aman saja," tambahnya.

Begitu pula adanya permintaan DPD Gokar Jambi versi Ical, meminta pihak kepolisian agar tak memberikan izin pelaksanaan Musda itu, katanya, itu dilakukan demi keberlangsungan partai beringin nan rindang itu ke depan.

"DPP minta Kapolri tak berikan izin. Maka kita pun di daerah begitu. Intinya kita gak mau kader golkar resahlah," ujarnya.

Sumber Tribun kubu AL ketika dikonfirmasi, terkait pelaksanaan Musda DPD I Golkar Jambi mengatakan, musda itu telah sesuai aturan dan mekanisme organisasi. "Jadi boleh melaksanakan. Maka akan kita diadakan. Ya sah sah saja kok dilakukan," katanya enggan namanya disebut

Pengamat Politik Nasroel Yasir meminta agar semua pihak menahan diri. Jangan terjadi perpecahan.

"Saya yakin Golkan Partai besar. Semua kader akan taat aturan. Yakinlah bakal bersatu," katanya.

Mengenai Musda pun katanya, silahkan saja dilakukan. Kalau memang hasilnya terbaik yang akan dicapai.

"Sekarang kan di kilometer nol. PG masih status quo, tidak ada yang menang maupun kalah. Dan semua pihak agar menahan diri," terangnya.

Katanya, secara mekanisme partai, pelaksanaan musda tak dilarang pemerintah. "Lho Golkar kan terdaftar, maka gak ada larangan dari pemerintah. Dan pemerintah juga yang memutuskan," pungkasnya.