Breaking News:

Agraria Siap Bebaskan Lahan Hutan Anggrek Muarojambi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Keberadaan Hutan Anggrek di Pematang Damar, Muaro Jambi, ternyata

Penulis: Dedy Nurdin | Editor: ridwan
Laporan wartawan Tribun Dedy Nurdin TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Keberadaan Hutan Anggrek di Pematang Damar, Muaro Jambi, ternyata menjadi perhatian Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan. Rabu (10/6) saat berkunjung ke Jambi, Ferry mengingatkan pemerintah dan instansi terkait untuk serius melindungan keberadaannya. Kepada Tribun bahkan Ferry menyatakan pihaknya siap mendukung penuh rencana perlindungan hutan Pematang Damar. "Saya sudah tahu itu, apa lagi potensi anggreknya besar, makanya harus dilindungi, itu tidak boleh dirusak,"katanya usai menghadiri penyerahan sertifikat tanah bagi purnawirawan TNI AD di Makorem 042/Gapu, Rabu (10/6). Lebih lanjut, pihak kementerian siap membebaskan lahan hutan Pematang Damar yang belakangan di khawatirkan warga akan terancam oleh keberadaan sejumlah perusahaan. "Makanya saya tanya 250 hektare itu cukup nggak, bila perlu ditambah jadi 300 hektare karena itu hutan anggrek, harus dilindungi,"katanya. Saat ditanya terkait kekhawatiran warga mengenai keberadaan perusahan yang ada disekitar hutan Pematang Damar, Ferry menjawab dengan tegas jika keberadaan perusahaan dianggap mengganggu maka HGU nya bisa dicabut. "Dari pada nanti kekayaan alam kita hilang," katanya. Dihadapan sejumlah wartawan, Ferry menyatakan baru-baru ini pihaknya telah mengeluarkan regulasi hak komunal. Regulasi ini dimaksudkan untuk memberi hak kepemilikan lahan kepada masyarakat adat maupun kelompok masyarakat yang sudah mendiami suatu daerah lebih dari 10 tahun. "Permen (Peraturan Menteri) sudah turun, tujuannya untuk melindungi hak masyarakat adat. Kalau di Jambi ada Suku Anak Dalam,"katanya. Hak komunal ini juga diberikan kepada kelompok masyarakat yang tinggal di suatu daerah perkebunan dan telah mengelolah perkebunan maupun perkampungan lebih dari 10 tahun. "Tapi yang kita tidak ingini adalah bahwa mereka menduduki hak itu nggak bisa. Yang kita lindungi keterkaitan tanah bagaimana masyarakat yang hidupnya tergantung di daerah itu. Bukan orang yang tiba-tiba datang mengaku tanah dia," katanya. (dnu)

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved