Advertorial

Fakultas Hukum Unja Gelar Seminar Internasional

Fakultas Hukum Universitas Jambi (Unja) menyelenggarakan seminar “The Protection o

Fakultas Hukum Unja Gelar Seminar Internasional
Ist
Prof. Dr. Agus Sardjono, SH, MH, Prof. Narong Jaiharn, Jaka Triana, SH, LL.M, MA, Prof. Prasit Aekaputra dan Prof. Nuarrual Hilal Md Dahlan. 

Fakultas Hukum Universitas Jambi (Unja) menyelenggarakan seminar  “The Protection of Cultural Heritage in the Perspective of National and International Laws”, di Hotel Aston, 28-29 Oktober 2014.

Seminar membahas perlindungan hukum terhadap karya budaya dalam perspektif hukum nasional Indonesia, hukum nasional Malaysia, hukum nasional Thailand, dan hukum internasional. Tiga negara bertetangga tersebut kaya dengan karya-karya budaya, baik yang sifatnya berwujud (tangible) maupun yang tidak berwujud (intangible).

Acara dibuka oleh Wakil Rektor Prof Dr Ir Zulkarnain, M.Hort yang mewakili Rektor Universitas Jambi Prof Aulia Tasman, SE M.Sc, Ph.D.
Dalam sambutannya wakil Rektor menyatakan bahwa dengan seminar ini dapat mempererat hubungan antara Universitas Jambi dengan Universitas yang telah terjalin selama ini, seperti HCU dan Thammasat dari Thailand dan Universitas Utara Malaysia. Dengan demikian Unja diharapkan menjadi bagian dari word class university.

Sebagai Narasumber Hadir Prof Dr Agus Sardjono, SH MH (Guru Besar Hukum Perdata UI) membahas tentang perlindungan karya budaya dalam hukum Indonesia), Prof Narong Jaiharn (Dekan dan Guru Besar FH Universitas Thammasat) membahas perlindungan karya budaya dalam hukum Thailand), Prof Nuarrual Hilal Md Dahlan (Guru Besar FH Universitas Utara Malaysia) tentang Land Reservation in the Indegenous people in Malaysia Laws, Prof Prasit Aekaputra (Dekan dan Guru Besar Hukum Internasional FH HCU Thailand) membahas perlindungan karya budaya dalam hukum internasional, dan pemakalah terseleksi yang berkenaan dengan “perlindungan karya budaya” disampaikan oleh call papers dosen dari Perguruan Tinggi yang mengirimkan makalahnya.

Seminar internasional ini diikuti oleh peserta yang berasal dari perguruan tinggi seperti FH USU, FH UI, FH Tri Sakti, FH Unibraw, FH Untan, FH Unila, FH Unand, FH Bung Hatta, FH Unpad, FH Unpar, FH Hasanuddin, Pemerintah Daerah kab/kota di Provinsi Jambi, Bappeda kab/kota di Provinsi Jambi, Dinas Pariwisata, Kantor Lingkungan Hidup, Lembaga Penegak Hukum dari Kejari, mahasiswa Program Magister  Kenotariatan FH Unja, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum FH Unja dan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum FH Unja.

Candi, prasasti, monumen, dan busana adalah sedikit contoh tentang karya budaya berwujud yang dipunyai. Sedangkan contoh karya budaya yang tidak berwujud tersebar dalam berbagai ekspresi semacam tari, kesenian tradisional, lagu, pantun, dan sebagainya.

Upaya memberikan perlindungan terhadap karya budaya melalui hukum nasional menjadi tidak mudah dilakukan saat ini mengingat negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand merupakan negara bertetangga yang dalam banyak hal memiliki kesamaan-kesamaan dalam bahasa dan tradisi.

Terlebih lagi migrasi penduduk antar ketiga negara tersebut sudah dan sedang berlangsung sejak lama, sehingga saling bertukar kebiasaan dan saling membiasakan kebudayaan yang dibawa, pun terjadi secara alamiah. Inilah sebabnya identifikasi terhadap mana karya budaya yang orisinal lahir dan tumbuh di suatu masyarakat (negara) dan mana pula yang meminjam dan telah berbaur dengan kebudayaan masyarakat (negara) lainnya menjadi pekerjaan yang jelas tidak mudah.

Upaya perlindungan hukum terhadap karya budaya juga tidak mudah dilakukan disebabkan perkembangan hukum di dunia saat ini menghendaki setiap karya-karya kreatif manusia diberikan perlindungan melalui hak kekayaan intelektual (HKI), yang di dalamnya berlaku prinsip-prinsip eksklusifitas dalam kepemilikan suatu karya. Dengan prinsip hak eksklusif dalam HKI, maka kepemilikan suatu karya menjadi individual, dan pihak lain dilarang untuk menggunakan juga karya tersebut terkecuali mendapat izin dari pemilik yang individual tadi. Eksklusifitas ini yang menjadi kendala dalam melindungi karya budaya jika menggunakan rezim HKI, sebab hampir mustahil mengidentifikasi karya budaya yang sudah berlangsung sejak lama dan dimiliki serta dikembangkan secara komunal oleh masyarakat hukum adat sebagai karya yang kepemilikan dan penggunaannya ada pada individu orang atau pihak tertentu.

Berdasarkan alasan tersebut, seminar ini diselenggarakan untuk mendudukkan permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap karya budaya dari perspektif hukum nasional Indonesia, Malaysia, dan Thailand, serta hukum internasional; dengan harapan diperoleh gambaran tentang hukum nasional seperti apa yang sebaiknya diupayakan terutama oleh Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam melindungi karya budaya.

Pasca seminar, hari ini (29/10) seluruh keynote speaker dan peserta melakukan kunjungan ke Kompleks Situs Candi Muarajambi sebagai cultural heritage Provinsi Jambi yang perlu diproteksi keberadaannya agar tidak terancam punah. (adv)

 

Editor: fifi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved