Gelapnya Seleksi Komisi Informasi di Jambi

Panitia seleksi Komisi Informasi Provinsi Jambi sudah mengumumkan 15 nama calon anggota

Proses ini, lagi-lagi dilakukan oleh pansel tanpa niat yang sungguh-sungguh mencerminkan penerapan UU No 14 Tahun 2008. Bagaimana tidak, pansel hanya mengumumkan 30 nama yang lulus ujian tertulis, yang artinya 6 orang lainnya dinyatakan tidak lulus. Tapi apakah ukuran ketidaklulusan tes tertulis itu? Dan berapa nilai yang pantas dinyatakan untuk lulus dalam ujian itu, tidak pernah diketahui. Sebagai peserta test, yang sudah mengeluarkan waktu lama, prosedur yang panjang plus ribet, serta duit untuk mengurus kelengkapan bahan, saya, dan mungkin juga sebagian besar peserta pelamar calon anggota KIP, kepingin tahu capaian yang sudah dilakukan dalam sebuah test. Berapakah nilainya? Siapakah yang beroleh nilai tertinggi? Dan berapa nilainya. Termasuk siapakah yang beroleh nilai rendah? Dan berapa nilainya sehingga dia tidak lolos.

Demikianlah, proses seleksi calon anggota lembaga yang harus mengemban amanah UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi ini, jelas-jelas secara nyata hanya menempatkan kami, para peserta sebagai objek seleksi yang tidak memiliki hak sama sekali untuk tahu. Termasuk juga dalam proses psikotes, wawancara, diskusi kelompok, dan wawancara makalah yang cukup melelahkan. Hak kami untuk tahu perolehan nilai sama sekali tidak dipenuhi dan bahkan diabaikan. Sehingga pada suatu hari di penghujung Juli 2013, lebih sebulan sejak tahapan test ke tiga dan keempat kami lakukan, disiarkanlah 15 nama peserta yang lolos seleksi tahap ini.

Sedemikian tertutup dan ketatnya penilaian proses seleksi itu, sehingga pansel membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang dari biasanya untuk mengambil keputusan melalui pleno. Proses yang lama namun tertutup itu jelas telah menimbulkan banyak spekulasi, kecurigaan dan prasangka atas netralitas dan independensi pansel dalam menentukan peserta yang lolos. Belum lagi hembusan kabar angin--yang sumber dan kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan--yang menyatakan ada titipan bapak ini atau bapak itu atas  beberapa orang pelamar.

Proses yang terasa cukup janggal juga adalah soal makalah. Bisa jadi pansel memiliki kriteria sendiri dalam menilai sebuah makalah. Namun, seperti yang disebutkan dalam persyaratan pelamar, makalah yang disodorkan oleh para pelamar harus dinyatakan sebagai karya pribadi. Artinya bukan buatan orang lain atau hasil plagiasi dari karya orang lain. Meski pansel mensyaratkan pernyataan keaslian makalah dengan mencantumkan materai 6.000 diatasnya, bisakah pansel membuktikan bahwa pernyataan itu adalah benar dan sebenarnya? Dan bagaimana caranya? Apa metode yang dilakukan oleh Pansel dalam membuktikan itu? Di sini pansel harus menguji dan mengumumkanya kepada khalayak, sebab bagian ini adalah bagian yang cukup penting karena menyangkut hasil pemikiran, kemampuan menulis, hak cipta, dan karya ilmiah seseorang.

Baiklah, hari ini sudah terpilih 15 orang calon anggota yang akan berhadapan dengan DPR untuk diuji kepatutan dan kelayakannya. Tahniah! Namun tulisan dan pertanyaan saya ini sama sekali bukan bermaksud mengecilkan atau meragukan kompetensi, integritas serta kapasitas 15 orang yang terpilih ini. Bagi saya, tidak jadi soal siapa 15 orang tersebut, sebab sedari awal, kami, para peserta, setidaknya saya sendiri, sudah merasa senasib dan sepenanggungan dengan seluruh peserta. Siapa saja yang terpilih sebagai komisioner KIP Provinsi Jambi, kami akan terima. Tapi yang dituntut di sini adalah transparansi panitia seleksi dalam proses tersebut. Bagaimana pansel bekerja dan bagaimana pansel memberikan penilaian, dan berapa nilainya. Kalau pakai angka, kami, dan juga publik perlu tahu. Jangan sampai, pansel yang notabene penyelanggara seleksi komisi yang yang musti menjalankan UU Keterbukaan Publik, justru tidak menerapkan, bahkan nyaris tertutup dalam gelap. Jika demikian, pansel ibarat "tongkat pembawa rebah". Tongkat yang sedianya untuk bertopang, justru membawa rebah orang yang ditopangnya.

Selanjutnya kepada teman-teman yang akan ber dan dihadapkan dengan DPR, tetaplah semangat dan dengan tidak mengurangi daya kritis terhadap soal ini, soal keterbukkan dan transparansi ini. Sebab, di tangan saudara-saudaralah nanti, soal prinsip-prinsip keterbukan di negri ini diamanatkan dan dipikulkan. Bagaimana kita mau menjalankan prinsip-prisip keterbukkan publik, jika dalam proses pemilihan ini sendiri kita tersandera oleh kegelapan, dan selalu saja meraba-raba tanpa tahu bagaimana kita terpilih dan dipilih. Tabik...

 Penulis adalah wartawan

Editor: esotribun
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved