Breaking News:

Wajah Baru SKK Migas

Rudi Rubiandini mengeluarkan seruannya agar pemerintah daerah tidak mengganggu kegiatan hulu migas

Wajah Baru SKK Migas
ist
AM Putut Prabantoro

Kasus sederhana adalah seperti yang terjadi di Jawa Timur, pada tahun 2011, Blitar dan Kediri saling memperebutkan dan mengklaim berhak atas Gunung Kelud yang memiliki potensi pariwisata dan sumber mineral.

Mempelajari kasus-kasus yang terjadi, ancaman Rudi Rubiandini tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi. Hubungan kerja SKKMigas dan pemerintah daerah seharusnya berdasar pada visi dan tugas bersama yang telah diatur dalam undang-undang yakni mencapai kesejahteraan rakyat, seperti yang diamanatkan UUD 1945 dan yang kemudian dipertegas juga dengan dikeluarkannya UU Otonomi daerah itu sendiri.

Mengingat bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, substansi kegiatan hulu migas seharusnya merupakan industri strategis.

Karena merupakan industri strategis, persoalan keamanan serta gangguan atas kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab negara dan bukan domain dari SKKMigas. Dengan demikian lebih jauh lagi, SKKMigas harus menjadikan migas sebagai alat strategis pemersatu bangsa dan kegiatan hulu migas sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Pasal 1 ayat 2-3 UU No. 32 Tahun 2004 memuat yang dinamakan pemerintah daerah adalah gubernur dan bupati/walikota yang memiliki kewajiban juga atas pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya (Pasal 2: ayat 4-7).

Oleh karena itu SKKMigas tidak mungkin mengabaikan posisi pemda sebagai penguasa wilayah daerah di mana kegiatan hulu migas dilakukan. Oleh karena itu, kasus-kasus gangguan terhadap kegiatan hulu migas seharusnya didekati dengan cara memahami UU Otonomi Daerah dan dinamika budaya di wilayah tersebut.

Dalam posisi seperti itu, SKKMigas, K3S dan pemerintah daerah (juga masyarakatnya) saling membutuhkan berdasarkan peranan masing-masing karena kegiatan eksplorasi ataupun ekploitasi berdampak serta bertujuan menyejahterakan rakyat.

Dengan demikian sudah sepantasnyalah kedudukan SKKMigas, K3S dan pemerintah daerah saling terikat, saling terkait dan mendukung satu sama lain. Bahwa kemudian terjadi banyak gangguan terhadap kegiatan hulu migas di daerah-daerah sebenarnya tidak terlepas dari belum tercapainya kesejahteraan pada daerah itu.

Hal yang sama sebenarnya juga bisa dianalogkan, jika dipelajari latarbelakang pemekaran daerah. Ambil contoh saja, alasan keinginan pemisahan diri daerah Kutai Pesisir dari Kabupaten Kutai Kertanegara.

Mengapa warga Kutai Pesisir bersikeras melepaskan diri dari Kabupaten Kutai Kertanegara? Masyarakat daerah Kutai Pesisir ingin membentuk kabupaten dan pemerintahan sendiri dengan alasan, berkeyakinan akan lebih sejahtera jika melepaskan diri dari Kabupaten Kutai Kertanegara mengingat sumber daya alam yang selama menjadi pendapatan Kabupaten Kutai Kertanegara berada dalam wilayah Kutai Pesisir.

Halaman
123
Tags
opini
Editor: suang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved