Bila Disbudpar menjadi Disparekra

Presiden SBY beberapa waktu lalu mengumumkan Kabinet baru dan wajah-wajah Menteri baru. Tak kalah menarik adalah adanya dua Kementerian yang berubah nama, Kementerian Pendidikan Nasional balik menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Perubahan nama kedua Kementerian tersebut tentu saja mempunyai implikasi terhadap tupoksi, struktur organisasi dan renstranya. Muatan diskursus ini kemudian berlanjut terhadap bagaimana keberadaan dua instansi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Dinas) di Provinsi Jambi, yaitu Dinas Pendidikan Nasional, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Asumsi mudah adalah bahwa nomenklatur kedua SKPD tersebut akan juga berubah mengikuti Kementerian masing-masing, dikarenakan masih ada ketergantungan kedua dinas tersebut baik secara kebijakan maupun pendanaan kepusat. Bisa saja kedua dinas ini bertahan dengan nama semula namun akan memperpanjang rantai birokrasi bila terdapat peluang memanfaatkan dana APBN untuk membangun Jambi di sektor-sektor tersebut. Disdiknas mungkin akan berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K), sedang Disbudpar akan menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekra). Kebudayaan yang selama ini menjadi domain Disbudpar tentu akan berpindah menjadi porsi mandat Dinas P&K.

Nature and culture
Jambi memang mengandalkan modal alam (nature) dan atraksi budaya (cultural products) untuk menggaet wisatawan. Khususnya sekitar kota, Jambi belum memiliki fasilitas rekreasi buatan yang dapat diandalkan. Kampung Raja menawan namun masih sebatas menarik wisatawan internal Jambi. Sehingga untuk menarik wisatawan dari luar provinsi, jagoan Jambi masih harus mengandalkan keindahan hutan alami, peninggalan peradaban masa lalu dan panorama sungai dan atraksi budayanya yang unik.

Jambi sebenarnya memiliki keindahan laut, pantai dan kawasan rekreasi yang sejuk indah, namun masih terlalu jauh lokasinya dari Bandara Sultan Taha. Masih mengandalkan wisatawan minat khusus untuk mencapai lokasi-lokasi jauh tersebut. Kita belum mampu berharap banyak dari kunjungan wisatawan partai besar, bahkan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Jambi sendiri akan tempat rekreasi yang luas dan menarik.

Jambi masih mengandalkan Kebun Binatang, serta yang disebut golden-trangle wisata Jambi yaitu Tanggo Rajo, Seberang Kota dan Percandian Muara Jambi plus Musium Negeri Jambi dan Musium Perjuangan, serta Taman Budaya yang semakin hari semakin ramai dikunjungi. Tempat-tempat tersebut merupakan destinasi wisata yang berbalut budaya lokal. Daya pikat wisata Jambi justru terletak pada muatan budayanya yang unik belum pada taraf keindahan dan kebersihan.

Nah bila sesuai nomenklatur,  tupoksi dua SKPD tersebut diatas harus berubah, segala hal yang menyangkut budaya termasuk wisata-budaya, tentu harus pindah kelola ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Lepas dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun apakah harus seperti?

Lindungi-pelajari-manfaatkan
Dalam pemanfaatan budaya lokal untuk daya tarik wisata dikenal istilah save it, study it, and use it, dimana budaya harus dilindungi melalui kegiatan identifikasi sampai pembinaan  dan diperlukan riset serta pendidikan agar selalu tergali, memudahkan pemahaman dan penerapannya. Budaya juga harus dapat dimanfaatkan untuk pengakuan  siapapunsebagai identitas dan jati diri. Oleh karenanya pada phase save it and study it, penelitian, seminar, produksi literatur, pengembangan kurikulum yang menyangkut kesejarahan Jambi, kebudayaan dan adat-istiadatnya diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.  Sedangkan phase use it yang memanfaatkan budaya sebagai daya tarik wisata dari mulai atraksi budaya, seni kreatif sampai promosi budaya untuk kepentingan pariwisata dan ekonomi lokal maka akan tetap diselenggarakan oleh Dinas Parekra (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

Ekonomi kreatif
Doktrin pariwisata adalah memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat lokal melalui penyediaan jasa dan produk kreatif lainnya dari mulai perlindungan warisan purbakala, membuat kerajinan, penciptaan tarian sampai pada mengolah kuliner khas setempat. Dengan demikian melalui bisnis wisata akan muncul ide-ide dan terobosan baru agar masyarakat mendapat tambahan pekerjaan dan tambahan pendapatan. Hal tersebut akan terwujud bila terdapat interaksi positif saling menguntungkan antara masyarakat dengan destinasi dan obyek wisata yang perlu dijaga kenyamanan, kebersihan  dan keamanannya.

Bahu-membahu
Dapat disimpulkan bahwa perubahan nomenklatur dinas-dinas terkait tidak akan menimbulkan keruwetan baru soal job-deskripsi namun justru sangat bagus terhadap pembinaan dan pengembangan kebudayaan Jambi. Setiap tahapan pada proses pembinaan budaya ada yang mengurusi plus kesiapan pendanaannya.  Perhatian pemerintah terhadap budaya akan semakin meningkat. Namun bagaimanapun struktur dan tupoksi baru kedua SKPD terkait tergantung Panitia Khusus yang beranggotakan para ahli organisasi untuk membahas rencana ini.

*Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jambi