Harus Saling Menguntungkan

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Suang Sitanggang

MUARA BULIAN, TRIBUNJAMBI.COM - Persoalan perambahan hutan adalah persoalan yang kompleks, karena banyak unsur yang harus diperhatikan di dalamnya.

Di satu sisi masyarakat yang melakukan perambahan membutuhkan lahan untuk bercocoktanam, dan disisi lain, kelestarian alam harus tetap terjaga. Penegakan hukum, bukan satu-satunya jalan untuk mengurangi laju kerusakan hutan akibat perambahan.

 Hal itu diungkapkan Asep, aktivis Aliansi Masyarakat Peduli Hutan dan Lahan (AMPHAL) kepada Tribun, Minggu (5/3). Menurutnya, bila semata-mata penyelesaian masalah perambahan hanya mengarah pada penegakan hukum, berarti yang sedang ditanam itu adalah bibit konflik yang mudah meledak.

  PT Reki sebagai pengelola kawasan restorasi harus bisa membangun pola kerjasama yang saling menguntungkan dengan masyarakat yang sudah berkebun di dalam kawasan itu, apalagi kebanyakan dari mereka sudah ada di sana sebelum PT Reki hadir di sana,” katanya.

 Menurutnya pola yang saling menguntungkan itu bisa dilakukan dengan mengajak masyarakat yang di sana untuk ikut serta melakukan penanaman dan perawatan bibit pohon yang sudah ditanam, atau menjadi kelompok tani penyedia bibit tanaman untuk PT Reki. 

 Sementara untuk yang hendak melakukan perambahan, atau sedang melakukan perintisan kebun di dalam kawasan, ia menyebut penegakan hukum menjadi senjata ampuh. Terlebih terhadap perusahaan dan pengusaha yang melakukan perambahan di dalam kawasan restorasi,” katanya. 

 Asep memprediksi, perambahan kawasan hutan, bukan hanya di kawasan restorasi, akan terus berjalan, seiring godaan harga getah karet dan kelapa sawit.

"Harga getah karet dan harga kelapa sawit sedang bagus-bagusnya, sementara kertersediaan lahan sangat terbatas. Ini akan memicu orang untuk menjadikan hutan sebagai kebun karena biayanya yang sangat rendah,” tuturnya.