10 Provinsi, 120 Kabupaten/Kota Hilang dari Alokasi DPID

JAKARTA, TRIBUNJAMBI.com: Dugaan praktik mafia anggaran terjadi dalam alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun anggaran 2011 yang terdapat di Kementerian Keuangan. Dugaan tersebut dipaparkan anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Waode Ida Nurhayati di kantor PAN lantai 19 Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (28/2).

Dengan melihat hasil rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan pemerintah di 2010, Waode menemukan 120 kabupaten/kota dan 10 provinsi yang mendapat alokasi DPID di 2011 menghilang atau telah dihapus.

Salinan data yang hilang tersebut ditemukan Waode dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan tentan Pedoman Umum dan Alokasi DPID yang terdapat pada website Kementerian Keuangan. Data tersebut ternyata sama dengan lampiran Putusan Menteri Keuangan (PMK) bodong yang sempat beredar beberapa waktu lalu namun telah dibantah oleh Menkeu Agus Martowardojo.

"Dari indikasi yang ada, saya menarik benang merah, terlihat ketidaktransparanan yang sudah mencederai good governance, karena tidak ada lagi rapat di Badan Anggaran sejak Oktober tahun lalu. Ini fatal, praktik yang sangat tidak sehat," kata Waode.

Sebagian besar penghapusan dilakukan di daerah tertinggal seperti perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, yang sekiranya mendapatkan alokasi DPID sebesar Rp40,607 miliar. Kemudian, Bangka Belitung yang mestinya mendapat Rp31 miliar dan Sumatra Selatan Rp29 miliar.

Lantas sekitar 10 provinsi di Indonesia yang gagal mendapat alokasi DPID yaitu Sumatra Barat, Jambi, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DIY, Sulawesi Tengah, Bali, Papua, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Tengah.

"Kami menggugat kapan simulasi ini berubah, kan tidak ada rapat. Ini satu-satunya raker yang kami jalani. Saya tidak tahu ada raker antarelit tapi seharusnya diketahui Banggar. Seharusnya ada penjelasan, elite DPR menekan Menkeu atau mau-maunya Menkeu," cetusnya.

waode pun meminta Menkeu bisa menjelaskan kejanggalan alokasi DPID dengan total dana sekitar Rp7,7 triliun. Ia juga heran pimpinan banggar yang semula mempertanyakan lampiran PMK bodong tersebut tampak tenang dan diam saat laporan dana tersebut dirilis dalam website Kemenkeu.

Waode yang ditempatkan di Banggar DPR mengaku pimpinan Banggar menolak menggelar kembali rapat yang membahas DPID. Pimpinan Banggar menyatakan tak ada lagi pembahasan soal alokasi DPID yang dirilis website Kemenkeu.