DPR Bidik Edmon dan Raja

Tayang: Senin, 24 Januari 2011 09:56 WIB

Editor: tribunjambi

Fakta Lengkap OTT KPK Terhadap Bupati Pati Sudewo, Jadi Tersangka Atas Pemerasan Jual beli Jabatan

JAKARTA, TRIBUNJAMBI.COM - Panitia Kerja Mafia Perpajakan di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat akan menelisik keterlibatan Brigadir Jenderal Edmon Ilyas dan Brigadir Jenderal Raja Erizman dalam kasus Gayus Halomoan P. Tambunan. "Banyak hal yang terkesan ditutupi terkait dugaan keterlibatan dua jenderal ini," kata anggota Panitia dari Fraksi Partai Hanura, Syarifuddin Sudding, kepada Tribun kemarin.

Panitia, kata Sudding, juga akan mendesakkan pemeriksaan lebih lanjut." Ketua Panitia Tjatur Sapto Edy juga mempersoalkan pengusutan sejumlah penegak hukum yang pernah memeriksa Gayus. "Seperti dua jenderal itu dan jaksanya," ucap politikus Partai Amanat Nasional ini. Maka hari ini Panitia Kerja memanggil Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo.

Sejumlah penegak hukum diduga disuap pada 2009 ketika Gayus menghadapi perkara suap Rp 349 juta oleh PT Surya Alam Tunggal dan pencucian uang di Pengadilan Negeri Tangerang. Bekas ketua majelis hakim Muhtadi Asnun yang membebaskan Gayus menerima Rp 50 juta. Ia divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Namun dua mantan Direktur II Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Edmon dan Raja, masih melenggang. Begitu juga jaksa peneliti yang diduga melemahkan tuntutan: Cirus Sinaga, Poltak Manulang, dan Fadil Reegan. Gayus telah mengakui menggelontorkan fulus Rp 20 miliar untuk menyogok hamba hukum lewat pengacaranya kala itu, Haposan Hutagalung.

Polri berkeras menyatakan bahwa Raja dan Edmon bersih. "Belum ada indikasi menerima suap," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar kemarin. Tapi mereka kini tak memiliki jabatan. Yang terbukti bersalah cuma bekas penyidik Komisaris Besar M. Arafat Enanie dan Ajun Komisaris Sri Sumartini.

Komisi Kepolisian Nasional pun mendorong Timur agar serius mengusut anak buahnya. "Agar tahu siapa yang terlibat," kata anggota Komisi Kepolisian Nasional, Novel Ali, di Semarang. "Ini pertaruhan bagi Kepala Polri."