Ilegal Drilling

Upaya Pencegahan Illegal Drilling, Bupati Batanghari Kirim Surat ke KLHK

Upaya Pencegahan Illegal Drilling, Bupati Batanghari Kirim Surat ke KLHK

Upaya Pencegahan Illegal Drilling, Bupati Batanghari Kirim Surat ke KLHK
tribunjambi/abdullah usman
Bupati Syahirsah saat meninjau aktivitas illegal drilling di Desa Pompa Air, Batanghari, Rabu (30/1/2019). 

Upaya Pencegahan Illegal Drilling, Bupati Batanghari Kirim Surat ke KLHK 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari, terus berupaya melakukan pencegahan terhadap praktik Illegal Drilling atau pengeboran minyak tak berizin.

Praktik ini berada di dua desa, yakni Desa Pompa Air, dan Desa Bungku yang berada di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

Pertumbuhan jumlah sumur di dua desa tersebut semakin hari semakin banyak. Saat ini diperkirakan lebih kurang ada ribuan titik sumur. Bahkan, sudah merambah ke Hutan Tanam Rakyat (Tahura) yang notabene dikelola oleh Pemkab Batanghari.

Baca: Percepat Pembangunan Infrastruktur, Pemkab Merangin Rencana Pinjam Dana Rp 150 Miliar ke PT SMI

Baca: Akan Disampaikan ke KPK, KPU Tanjab Barat Minta Parpol Agar Caleg Terpilih Segera Sampaikan LHKPN

Baca: Jaringan Wifi Gratis di 15 Taman di Kota Jambi, Ada Batas Kapasitas Maksimal

Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batanghari terus berpatroli untuk melakukan pencegahan agar penyebaran sumur di Tahura tidak semakin luas.

"Untuk wilayah di dalam Tahura, kami sudah melakukan patroli bersama dengan pihak terkait seperti polisi hutan. Pencegahan seperti ini sudah kami lakukan sejak awal 2018 hingga saat ini. Namun, hasilnya seperti yang kita ketahui," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari, Parlaungan saat dikonfirmasi, Rabu (15/5).

Parlaungan mengatakan, pihaknya tidak bisa banyak berbuat untuk melakukan penindakan terhadap mafia-mafia yang telah merambah wilayah Tahura.

Baca: Pelebaran Jalur Dua Sengeti Tahap Pengerjaan Bidang Jalan, Bupati Masnah Harap Masyarakat Mendukung

Baca: Kubu 02 Ngaku Dicurangi & Tolak Hasil Pemilu 2019, Fadli Zon Sebut BPN tak akan Ajukan Gugatan ke MK

Baca: Jadwal Final Coppa Italia 2019 Atalanta vs Lazio Kamis (16/5) Dinihari, Catatan Dua Tim

"Kami tidak punya personil seperti polhut, penyidik kepolisian dan lainnya untuk menangani ini. Kalau semisal ada orang yang berada di Tahura itu kami tangkap, kami mau serahkan ke mana?" katanya.

Bahkan, katanya, Bupati Batanghari telah berkirim surat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Hasilnya, Pemkab telah menerima surat balasan dari KLHK pada 1 April 2019 lalu.

"Surat balasan dari kementerian adalah meminta Pertamina selaku pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan kuasa Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) untuk bertindak," katanya.

Halaman
12
Penulis: Rian Aidilfi Afriandi
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved