Temukan Data DA1 Berbeda dengan KPU Bungo, Bawaslu Ancam Jadikan Temuan
Bawaslu Provinsi Jambi keluarkan ancaman bila keberatan mereka terhadap perbedaan data dengan KPU Bungo tidak ditindaklanjuti.
Penulis: Hendri Dunan | Editor: Teguh Suprayitno
Temukan Data DA1 Berbeda dengan KPU Bungo, Bawaslu Ancam Jadikan Temuan yang Berujung Pidana
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Bawaslu Provinsi Jambi keluarkan ancaman bila keberatan mereka terhadap perbedaan data hasil pleno dengan KPU Bungo tidak ditindaklanjuti.
"Kami memiliki kewenangan. Apakah ini akan kami jadikan rekomendasi temuan atau diperbaiki dalam pleno ini," tegas Asnawi, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Rabu (8/5/2019).
Asnawi mengingatkan jika perbedaan data tersebut menjadi temuan, maka hal tersebut bisa menjadi indikasi temuan pelanggaran pidana.
"Indikasi temuan itu bisa berlanjut sampai ke unsur pidana jika ada," ungkap Asnawi.
Ancaman Bawaslu Provinsi Jambi tersebut bermula dari ditemukan perbedaan data antara DA1 yang dipegang Bawaslu dengan data DB1 yang disampaikan KPU Bungo. Perbedaan data tersebut mencapai 80-85 persen. Pihak Bawaslu meminta agar perbedaan tersebut harus mendapatkan kejelasan sebelum ditetapkan.
Baca: Data Rekapitulasi Berbeda 85 Persen, Bawaslu Pertanyakan Data Hasil Pleno KPU Bungo
Baca: 35 Nama Caleg di Merangin yang Menang di Pemilu 2019, Ada 10 Incumben
Baca: Kemenag Bungo Ajukan Penambahan Kuota Haji 27 Orang
Baca: Kabel Lampu Jalanan di Muara Bulian Dicuri, Tender Macet Dinas Perkim Ganti Pakai Dana Pribadi
Baca: Mi dan Bakso Ditemukan Mengandung Formalin, Dinkes Sarolangun Imbau Warga Hati-hati Pilih Jajanan
Dan apa yang menjadi keberatan pihak Bawaslu Provinsi Jambi tersebut pun ditanggapi oleh pihak saksi partai. Mereka setuju agar ada sanding data antara Bawaslu Provinsi Jambi dan KPU Bungo.
Akhirnya, sidang rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk KPU Bungo dihentikan sementara.
Pihak KPU Provinsi Jambi memfasilitasi antara KPU Bungo dan Bawaslu Provinsi Jambi untuk bertemu dan menyaksikan data sebelum dilanjutkan dalam pembahasan rapat pleno KPU Provinsi Jambi.