ASN Korupsi

21 ASN di Provinsi Jambi yang Terlibat Korupsi, Dipecat, Termasuk Terpidana Kasus Suap RAPBD 2018

21 ASN di Provinsi Jambi yang Terlibat Korupsi, Dipecat, Termasuk Terpidana Kasus Suap RAPBD 2018

21 ASN di Provinsi Jambi yang Terlibat Korupsi, Dipecat, Termasuk Terpidana Kasus Suap RAPBD 2018
TRIBUNJAMBI/ZULKIFLI AZIS
Kepala BKD Provinsi Jambi Husairi 

21 ASN di Provinsi Jambi yang Terlibat Korupsi, Dipecat, Termasuk Terpidana Kasus Suap RAPBD 2018

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sebanyak 21 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, telah diberhentikan atau dipecat.

Mereka adalah ASN yang terbukti dan telah mendapatakan hukum tetap atau ingkrah karena terlibat tindak pidana korupsi (Tipikor). Termasuk diantaranya terpidana kasus Suap RAPBD Tahun 2018.

Baca: Pemkab Siapkan Berkas Pemecatan Lima ASN Korupsi di Merangin

Baca: Tidak Libur, Hari Pertama Ramadhan, ASN Pemkab Batanghari Bakal Disidak

Baca: SEPEKAN Setelah KRI Ditabrak di Laut Natuna, Menteri Susi Langsung Tenggelamkan 13 Kapal Vietnam

Ini dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XVI yang memperkuat Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN untuk percepatan pemberhentian PNS yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrach.

Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Provinsi Jambi, Husairi saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Namun dirinya mengatakan jika dari 24 orang PNS itu hanya 21 orang saja yang telah diberhentikan dengan tidak hormat.

"Sedangkan tiga orang lainya bukan pegawai Pemprov Jambi lagi," tuturnya kepada Tribunjambi.com, minggu (5/5/2019).

Baca: Niat Bacaan Shalat Tarawih, Witir Untuk Imam dan Makmum Beserta Artinya, Niat Puasa dan Berbuka

Baca: Live Streaming Sidang Isbat Tentukan Awal Puasa 1 Ramadhan 1440 H, Penjelasan Rukyatul Hilal & Hisab

Baca: OKNUM Polisi Ditangkap Diduga Selingkuh dengan Istri Orang, Sudah Lama Jalin Hubungan

Dijelaskannya, tiga orang yang dimaksud adalah eks Kepala Rumah Sakit Tebo dikarenakan sudah pindah ke pemerintah pusat.

"Artinya bukan pegawai Provinsi lagi, kemudian satunya sudah pensiun, karena SK pensiunnya sudah keluar lebih dulu daripada keputusan inkrach dan satunya lagi dia lagi melakukan banding," sebutnya.

Untuk secara keseluruhan dari 11 Kab/kota yang ada di Provinsi Jambi sendiri, Husairi menyebut sekitar 90 orang PNS yang terkena tindak pidana korupsi (Tipikor). Akan tetapi, lebih lanjut itu Tanjungjawab daripada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing, seperti misalnya pejabat Provinsi Jambi itu PPK nya Gubernur Jambi, kalau Pusat itu Kementerian.

"Kalau kabupaten ya Bupati, kalau kota ya Walikota itu wewenangnya," jelasnya.

Dari 21 PNS di lingkungan Pemprov Jambi yang sudah diberhentikan karena terkena Tipikor tersebut, sudah termasuk diantaranya mantan Plt Sekda Provinsi, Plt Kadis PUPR dan Asisten III Administrasi Provinsi Jambi yang terlibat kasus suap RAPBD TA 2018 lalu."Iya betul,  termasuk," pungkasnya. 

21 ASN di Provinsi Jambi yang Terlibat Korupsi, Dipecat, Termasuk Terpidana Kasus Suap RAPBD 2018 (Zulkifli/Tribun Jambi)

Penulis: Zulkifli
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved