Advertorial

Ingatkan Rumah Sakit Soal Akreditasi, BPJS Kesehatan Jambi: Jadi Syarat Kerja Sama

BPJS Kesehatan kembali mengingatkan sejumlah rumah sakit yang menjadi mitranya untuk memperbarui status akreditasi.

Ingatkan Rumah Sakit Soal Akreditasi, BPJS Kesehatan Jambi: Jadi Syarat Kerja Sama
Istimewa
Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Timbang Pamekasan Jati, dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jambi 

Ingatkan Rumah Sakit Soal Akreditasi, BPJS Kesehatan Jambi: Jadi Syarat Kerja Sama

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - BPJS Kesehatan kembali mengingatkan sejumlah rumah sakit yang menjadi mitranya untuk memperbarui status akreditasi.

Sesuai regulasi yang berlaku, akreditasi menjadi satu di antara syarat wajib untuk memastikan peserta JKN-KIS memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Timbang Pamekasan Jati, dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jambi, mengatakan akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan.

"Akreditasi ini tidak hanya melindungi masyarakat, juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu sendiri," katanya, Kamis (2/5).

Dijelaskan Timbang, akreditasi sebagai persyaratan bagi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seharusnya diberlakukan sejak awal 2014, seiring dengan pelaksanaan Program JKN-KIS.

Namun, memperhatikan kesiapan rumah sakit, ketentuan ini kemudian di perpanjang hingga 1 Januari 2019, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 99/2015 tentang perubahan PMK Nomor 71/2013 Pasal 41 ayat (3).

"Kita sudah berkali-kali mengingatkan rumah sakit untuk mengurus akreditasi. Awal tahun lalu, pemerintah sudah memberi kesempatan kepada rumah sakit yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan," katanya.

"Selain itu, pemerintah juga telah memberikan surat rekomendasi kepada sejumlah rumah sakit mitra BPJS Kesehatan yang belum terakreditasi agar paling lambat 30 Juni 2019 nanti harus terakreditasi. Kemudian pada 11 Februari 2018, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes juga sudah mengirimkan pemberitahuan bagi rumah sakit agar segera terakreditasi," lanjutnya.

Dibeberkannya, hingga akhir April 2019, terdapat 2.428 FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, terdiri atas 2.202 rumah sakit dan 226 klinik utama.

Dari 720 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan yang pada Desember 2018 lalu belum terakreditasi, saat ini jumlahnya menurun menjadi 271 rumah sakit.

"Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbarui kontraknya setiap tahun. Hakikat dari kontrak adalah semangat mutual benefit. Kami berharap rumah sakit bisa memanfaatkan toleransi yang sudah diberikan pemerintah sampai 30 Juni 2019 tersebut untuk segera menyelesaikan akreditasinya," ungkapnya.

Meski demikian, Timbang menegaskan putusnya kerja sama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan bukan hanya karena faktor akreditasi semata. Ada juga rumah sakit uang diputus kerjasamanya karena tidak lolos kredensialing, sudah tidak beroperasi atau surat izin operasionalnya sudah habis masa berlakunya.

Dalam proses ini juga mempertimbangkan pendapat dinas kesehatan dan atau asosiasi fasilitas kesehatan setempat dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak menganggu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan fasilitas kesehatan di suatu daerah.

Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber data manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan dan komitmen pelayanan. (*)

Editor: duanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved