Pemilu 2019

Giliran KPUD Muarojambi Larang Wartawan Liput Pleno Tingkat Kabupaten, Hingga ID Card Diambil Paksa

Giliran KPUD Muarojambi Larang Wartawan Liput Pleno Tingkat Kabupaten, Hingga ID Card Diambil Paksa

Giliran KPUD Muarojambi Larang Wartawan Liput Pleno Tingkat Kabupaten, Hingga ID Card Diambil Paksa
Tribunjambi/Samsul Bahri
Giliran KPUD Muarojambi Larang Wartawan Liput Pleno Tingkat Kabupaten, Hingga ID Card Diambil Paksa 

Giliran KPUD Muarojambi Larang Wartawan Liput Pleno Tingkat Kabupaten, Hingga ID Card Diambil Paksa

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Muarojambi, di Hotel Royal Garden, Kota Jambi, terkesan tertutup. Sebab, seorang wartawan yang ingin meliput dan masuk ke ruangan rapat pleno dilarang untuk masuk.

Larangan ini dikatakan oleh seorang pegawai KPUD Kabupaten Muarojambi pada saat wartawan ingin melakukan peliputan pada Rabu malam (1/5/2019).

Baca: Pleno Tingkat Kabupaten Merangin, KPU Larang Wartawan Meliput, Boleh Ambil Gambar dari Belakang

Baca: Kisah Penembak Jitu Santana, Pria Lugu yang Gara-gara Gadis 13 Tahun Jadi Pembunuh 500 Orang

Baca: Pernah Bobol Situs NASA, Putra Aji Adhari hanya Butuh Waktu Sejam untuk Meretas Situs Pemerintahan

Terhadap pertanyaan tersebut, seorang wartawan media online menanyakan alasan kenapa tidak diperbolehkan masuk.

Menurut oknum pegawai tersebut, bahwa larangan peliputan ini sesuai dengan aturan dan tata tertib seperti diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Dasarnya sesuai PKPU Nomor 4 tahun 2019, yang boleh masuk dan ikut dalam pleno hanyalah saksi dan pengawas saja. Jadi, wartawan tidak boleh masuk," cetus pegawai tersebut.

Baca: Jonatan Christie Lolos ke Perempat Final New Zealand Open 2019, Bertarung Sejam Lawan Wakil Taiwan

Baca: Konsumsi Cabai atau Sambal Bisa Membantu Menurunkan Berat Badan? Ternyata Begini Fakta-faktanya

Baca: Nur Asiah, Penerima Reward dari Gubernur Jambi, Cerita Kepala Sekolah Daerah Terpencil di Jambi

Larangan terhadap wartawan untuk meliput itu, pertama kali berawal dari adanya sanggahan oleh pihak Bawaslu dalam pembacaan hasil dari PPK Kecamatan Mestong.

Pihak Bawaslu mempertanyakan ketidaksinkronan soal data disabilitas baik untuk surat suara DPRD Provinsi dan DPRD RI.

Kemudian, saat pengambilan gambar atau video oleh kontributor TV lokal di lokasi pleno, sempat ditegur oleh salah satu komisioner KPU dan meminta media meninggalkan ruangan hingga adanya keputusan hasil pleno.

Tak hanya itu, ID Card yang dikeluarkan KPU untuk perwakilan Pers juga di ambil paksa oleh panitia KPU Muarojambi.

Halaman
12
Penulis: syamsul
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved