Ratusan Personel Brimob Dikerahkan ke Jakarta, BPN: Indonesia Terkesan Gawat Darurat

Menurut Dahnil kondisi tersebut kurang baik di mata dunia internasional. Karena terkesan Indonesia sekarang dalam kondisi gawat darurat.

Ratusan Personel Brimob Dikerahkan ke Jakarta, BPN: Indonesia Terkesan Gawat Darurat
Kompas.com/Sherly Puspita
Dahnil Anzar Simanjuntak, keluar dari Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Selasa (16/10/2018). 

Ratusan Personel Brimob Dikerahkan ke Jakarta, BPN: Indonesia Terkesan Gawat Darurat

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjutak angkat bicara terkait pengerahan ratusan personel Brimob ke Jakarta.

Menurut Dahnil pihak kepolisian jangan terlalu berlebihan sehingga menimbulkan kesan bahwa kondisi ibu kota tidak aman.

"Saya pikir waspada silakan, jadi terkesan jangan berlebihan gitu ya, jadi terkesan bahwasanya situasi kita tidak aman," kata Dahnil di posko pemenangan Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta, Selatan, Selasa, (23/4/2019).

Menurut Dahnil kondisi tersebut kurang baik di mata dunia internasional. Karena terkesan Indonesia sekarang dalam kondisi gawat darurat.


Personel Wanteror Brimob membebaskan sandera dalam peragaan sistem keamanan kota (Sispamkota) Pemilihan Umum (Pemilu) di Simpang Balapan, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (11/4/2019). Peragaan Sispamkota menjelang Pemilu ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel Polres Malang Kota dan instansi lainnya menghadapi potensi kerusuhan yang bisa saja terjadi. Surya/Hayu Yudha Prabowo
Personel Wanteror Brimob membebaskan sandera dalam peragaan sistem keamanan kota (Sispamkota) Pemilihan Umum (Pemilu) di Simpang Balapan, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (11/4/2019). 

"Jadi Justru kondisi seperti itu tidak baik dilihat oleh dunia internasional, dunia internasional kan tidak paham ketika ada simbol simbol orang bersenjata dan bersergam dikerahkan dalam jumlah yang besar pasti ada kegawat daruratan, nah itu justru memperburuk citra Indonesia di dunia internasional cara-cara begitu, jadi justru harusnya di era demokrasi pola pola dialogis itu yang dikedepankan," katanya.

BACA JUGA:

5 Prestasi BTS Lewat Album Map of The Soul: Persona, Rekor Puluhan Tahun The Beatles Rontok

Hasil Real Count Pilpres 2019 KPU 23 April-13.00 WIB Jokowi-Maruf Amin Masih Unggul

FOTO: Lucu, Boikot Nasi Padang, Dapat Lengkuas Dikira Rendang Aja Girang, Relawan 01 Bersuara

Sudah Ditandatangani 100 Ribu Orang, Jokowi Tanggapi Petisi Tindak Petugas KPU Curang

Menurut Dahnil masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam berdemokrasi. Hanya saja menurutnya kuncinya pemerintah menghadirkan keadilan.

"Kalau pemerintahnya bisa berlaku adil, kalau politik kita itu mempertontonkan politik berkeadilan enggak masalah, hampir semua teori di dunia ini menyatakan di suatu negara hancur, rusak karena ketidakadilan, maka pemerintah, aparatur, termasuk polisi adalah memastikan keadilan hukum jangan menggunakan keadilan hukum, jangan menggunakan hukum untuk kepentingan politik," tuturnya.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo (Tribunnews.com/ Vincentius Jyestha)

Adapun menurut Dahnil terkait protes yang disampaikan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu hal itu merupakan hal yang lumrah dalam negara demokrasi. Tidak ada larangan dalam konsitusi untuk menyampaikan pendapat.

Halaman
123
Editor: nani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved