Harga Gas 3 Kg di Pelosok Jambi Ditetapkan Lebih Mahal dari Daerah Kota, Ini Penjelasannya

Masyarakat di daerah plosok akan merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan gas subsidi LPG 3 Kg dibanding warga di daerah perkotaan.

Harga Gas 3 Kg di Pelosok Jambi Ditetapkan Lebih Mahal dari Daerah Kota, Ini Penjelasannya
Tribunjambi/Zulkifli
Kepala Biro Administrasi Ekonomi dan SDA Setda Provinsi Jambi Mukhtamar Hamdi. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Masyarakat di daerah plosok akan merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan gas subsidi LPG 3 Kg dibanding warga di daerah perkotaan.

Sebab, Pemerintah Provinsi Jambi telah menerbitkan SK Gubernur nomor 226 tahun 2019 yang menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET) LPG Subsidi 3 kg untuk daerah-daerah yang jauh dan butuh biaya ekstra mendistribusikan ke gas LPG ke daerah itu.

Kepala Biro Administrasi Ekonomi dan SDA Setda Provinsi Jambi Mukhtamar Hamdi, saat diwawancarai Tribunjambi.com, membenarkan hal tersebut.

Katakanya, tidak ada perubahan HET LPG 3 Kg, harga masih sesuai dengan SK yang lama. Hanya ada penambahan diktum pada SK yang baru yang mengakomodir daerah-daerah double handing atau daerah yang sulit diakses.

"Pada SK yang pertama tidak mengakomodir daerah-daerah yang double handing, daerah yang jauh dan sulit diakses. Hetnya sama rata dengan dengan harga di daerah-daerah lain, padaha untuk membawa LPG ke sana ada biaya tambahan," kata Mukhtamar.

Baca: 6 Kelurahan di Tanjab Barat Diusulkan Jadi Desa, Ternyata Alasan Ini yang Jadi Tujuannya

Baca: Tiga Desa di Batanghari Ini Rawan Kecurangan Pemilu 2019, Bawaslu Ingatkan Panwaslu untuk Fokus

Baca: Tahun Ini 86 PNS Pensiun, BKPSDM Batanghari Akui Pemkab Batanghari Kekurangan Pegawai

Baca: Ketat, 20 Paskibraka Kota Jambi Masuk Seleksi Tingkat Nasional dan Provinsi, Maulana Tagetkan Ini

Baca: Lelang Sekda Tanjab Barat Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Dijelaskan Mukhtamar, di dalam SK Gubernur dijelaskan daerah-daerah yang boleh disesuaikan HET nya harus memenuhi ketentuan. Pertama, pangkalan dengan radius 60 Km dari Fiiling Station/SPBE, setiap kelipatan penambahan jarak 10 Km ditambah ongkos angkut dengan besaranya dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Kedua, pangkalan di daerah perairan, dimana pengakutan tabung gas LPG 3 Kg melalui darat dan perairan atau harus berganti alat angkut. Ketiga, pangkalan yang terletak di daerah perbukitan di mana kondisi jalan menanjak dan menikung yang menyebabkan waktu tempuh menjadi lama, maka ongkos ditambah dengan besaran dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dan terakhir pada pangkalan, yang terletak pada daerah pedalaman di mana kondisi jalan sangat buruk yang menyebabkan waktu tempuh menjadi lama.

"Kewenangan menetapkan harga HET untuk daerah-daerah ini berdasarkan perhitungan ongkos angkutan itu ada di Bupati," ujarnya.

Mukhtamar mencontohkan, di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, daerah ini HET Gas LPG Kg akan lebih tinggi dibanding daerah-daerah lain di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang hanya Rp 19 ribu. Hal itu disebabkan untuk sampai ke daerah ini harus menempuh akses jalan darat dan laut sehingga membutuhkan kos angkutan yang ekstra dibanding daerah lain.

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved