Hati-hati Beli Tanah di Jambi, Ini Empat Daerah Rawan Pemalsuan Surat Tanah di Jambi

Terdapat emapat wilayah di Provinsi Jambi yang menjadi titik rawan dalam pemalsuan surat tanah.

Hati-hati Beli Tanah di Jambi, Ini Empat Daerah Rawan Pemalsuan Surat Tanah di Jambi
Tribunjambi/Fadly
Dirkrimum Polda Jambi AKBP Edy Faryadi memberikan penjelasan terkait sertifikat palsu. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Terdapat emapat wilayah di Provinsi Jambi yang menjadi titik rawan dalam pemalsuan surat tanah. Keempat wilayah tersebut adalah Kota Jambi, Batanghari, Muarojambi dan Kabupaten Sarolangun.

Hal itu disampaikan Kapolda Jambi, Irjen Pol Muchlis melalui Direktur Kriminal Umum, AKBP Edi Faryadi.

Berdasarkan informasi, untuk Kota Jambi kasus pemalsuan surat tanah sebanyak 11 kasus, untuk penyerobotan tanah berjumlah 6 kasus. Kemudian, Kabupaten Batanghari pemalsuan surat tanah sebanyak 8 kasus.

Selanjutnya, Kabupten Muarojambi pemalsuan surat tanah sebanyak 5 kasus. "Selain itu Kabupaten Sarolangun 5 kasus dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 8 kasus penyerobotan tanah serta Kabupaten Bungo 11 kasus," jelasnya, Rabu (10/4).

Baca: Terkendala Sarana dan Jaringan Internet, 22 SMP di Batanghari Tak Bisa Lakukan UNBK

Baca: Gara-gara Belum Lapor LHKPN, Empat Pejabat di Tanjab Barat Terancam Kehilangan Pangkat dan Jabatan

Baca: Tanjab Barat Krisis Listrik, Safrial: Kita Sudah Berusaha Sampai Langit Ketujuh

Baca: VIDEO: Warga Ramai Kunjungi Taman Anggrek Sri Soedewi Meski Belum Diresmikan

Baca: Panitia Tour de Singkarak Survei ke Kerinci, Bupati Kerinci Akui Ada Beberapa Kekurangan

Ia mejelaskan, dalam kasus pemalsuan surat tanah yang banyak terjadi ditemukan surat perjanjian jual beli palsu, surat wasiat palsu, fatwa waris palsu, girik, kekitir palsu dan surat keterangan pejabat bahwa tidak dalam sengketa.

"Ada juga pembuatan sertifikat palsu untuk menipu anggunan di Bank," katanya.

Selain itu juga terjadi pemalsuan blanko, pemalsuan cap dan tanda tangan serta surat asli dirubah huruf. Untuk itu pihaknya bersama Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi Jambi menandatangani MoU dalam hal pemberantasan tindak pidana agraria.

Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat sebelum melaksanakan jual beli tanah agar selalu berhati-hati, sehingga tidak terjerat oleh hukum.

Penulis: Muuhammad Ferry Fadly
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved