Gara-gara Belum Lapor LHKPN, Empat Pejabat di Tanjab Barat Terancam Kehilangan Pangkat dan Jabatan

Empat pejabat daerah di Kabupaten Tanjab Barat ditunda pembayaran TPP-nya dan dapat teguran dari Bupati Tanjab Barat, Safrial.

Gara-gara Belum Lapor LHKPN, Empat Pejabat di Tanjab Barat Terancam Kehilangan Pangkat dan Jabatan
Tribunjambi/Darwin
ASN di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Empat pejabat daerah di Kabupaten Tanjab Barat ditunda pembayaran TPP-nya dan dapat teguran dari Bupati Tanjab Barat, Safrial. 

Penundaan itu dikarenakan, pejabat tersebut belum menyerahkan data laporan hasil kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada KPK RI hingga saat ini. Padahal KPK RI telah menetapkan jawal penyerahan terakhir pada 31 Maret 2019.

Kepala BKPSDM Kabuapten Tanjab Barat, Encep Jarkasih menjelaskan empat orang pejabat tersebut yakni satu orang menjabat di Dinas Perkim Tanjab Barat, satu di Diskominfo, satu di Kecamatan Tungkal Ilir, serta satu lagi di BPBD Tanjabbar.

"Adapaun jabatannya adalah pejabat pembuat komitmen di Disperkim, Bendahara penerima di Diskominfo, Anggota Pokja ULP thn 2018 Kecamatab Tungkal Ilir, serta Kepala Bidang di BPBD," jelas Encep.

Baca: Terkendala Sarana dan Jaringan Internet, 22 SMP di Batanghari Tak Bisa Lakukan UNBK

Baca: Ari Wibowo Terancam 5 Tahun Penjara, Gara-gara Gasak Dua Kotak Amal di Masjid Kota Jambi

Baca: Bio Expo 2019 di Universitas Jambi Tampilkan Berbagai Produk Kreativitas Mahasiswa Biologi

Baca: Kesadaran Bayar Pajak Kurang, Bakeuda Batanghari Pesimis Realisasi Pajak PBB 2019 Capai Target

Baca: Link Live Streaming Samsung A Galaxy Event, BLACKPINK Malam Ini Tampil di Rilis 3 HP Terbaru Samsung

Untuk sanksinya, disebutkan Kepala BKPSDM, pada hari Selasa (9/4) kemarin, Bupati Tanjab Barat telah menyurati masing-masing pimpinan OPD-nya untuk dilakukan penundaan TPP serta teguran pertama untuk yang bersangkutan.

"Sesuai Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2018 akan ada sanksi tegas dengan pembayaran TPP pada bulan Maret kemarin ditunda, surat untuk penundaan TPP  dan teguran sudah dilayangkan Bupati kepada pimpinan OPD masing-masing," sebut Encep.

Selanjutnya, dijelaskan Encep jika selama 3 bulan hingga Juli masih ada yang melanggar atau tidak menyerahkan LHKPN, maka akan dijatuhkan sanksi disiplin tingkat berat mulai dari penurunan pangkat satu tingkat selama 3 tahun berjalan, hingga pencopotan dari jabatan atau non job. 

"Hal ini sesuai aturan Perbup dan petunjuk dari KPK RI," tegasnya.

Ditanya terkait kendala pejabat yang bersangkutan sehingga belum menyerahkan data LHKPN, dikatakan dia belum mengetahui informasi lansung dari pejabat-pejabat tersebut.

"Belum ada informasi dari yang bersangkutan, nanti saya coba cek lagi melaui pimpinan OPD nya masing-masing dan yang bersangkutan lansung," tandasnya. 

Penulis: Darwin
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved