Pemerintah Tanjab Timur, Rencanakan Pengadaan Kapal Khusus, Libatkan Pihak Ketiga

Pemerintah Tanjab Timur, Rencanakan Pengadaan Kapal Khusus, Libatkan Pihak Ketiga

Pemerintah Tanjab Timur, Rencanakan Pengadaan Kapal Khusus, Libatkan Pihak Ketiga
tribunjambi/abdullah usman
Pemerintah Tanjab Timur, Rencanakan Pengadaan Kapal Khusus, Libatkan Pihak Ketiga 

Pemerintah Tanjab Timur, Rencanakan Pengadaan Kapal Khusus, Libatkan Pihak Ketiga

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA SABAK - Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang, mewacanakan pengadaan kapal khusus angkutan penumpang. Nantinya kapal tersebut akan melayani beberapa trayek dan rute lokal maupun luar.

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang, Nelson Sianipar melalui bagian TU Abul mengatakan, kendala yang dihadapi pihaknya selain permasalahan ekonomi masyarakat, juga permasalahan sosial yang masih mengedepankan kekeluargaan.

Baca: Kapan Angkutan Barang Lebih Menjanjikan, Nipah Panjang Belum Miliki Kapal Angkutan Khusus Penumpang

Baca: Dua Dugaan Jawaban Misteri Kepala Budi Hartanto Dipotong dan Dibuang Pelaku, Mutilasi Guru Honorer

Baca: Dikira Hamil! Perut Buncit Syahrini Jadi Sorotan di Medan Saat Nyanyi di Panggung, Warganet Kaget!

"Kita sudah pernah melakukan sosialisasi namun lagi-lagi terbentur permasalah ekonomi. Mereka hanya mengandalkan satu kapal untuk multi fungsi. Jika harus menggunakan kapal khusus, perlu biaya besar untuk hal itu,” ujarnya

Namun dari hasil rapat bersama, Pemda ke depan rencananya akan dibangun dermaga dan kapal khusus untuk angkutan penumpang khusus, yang melayani beberapa trayek, hingga luar provinsi, Singkep, Berhala hingga Batam.

"Harapannya kita dalam waktu dekat bisa dilaksanakan, intinya kita masih menunggu pihak ketiga,” terang Abul.

Selain Itu, banyak masyarakat yang tidak tertib dalam melakukan pelaporan sebelum berlayar. Sejauh ini yang rutin melakukan lapor sebelum berlayar dari jenis kapal barang, tercatat ada puluhan kapal saja yang rutin melapor.

"Ada 68 kapal yang rutin melapor ke dinas setiap bulannya. Sementara sisanya banyak yang tidak terutama kapal kapal nelayan,” jelasnya.

Untuk kapal nelayan hampir tidak ada yang melakukan pelaporan, meski paling banyak kapal nelayan daripada kapal barang.

Baca: Sudah Larut Malam Tak Mau Pulang, 2 Siswi SMP Dicabuli 3 Pegawai Rumah Makan, Orangtua tak Terima

Baca: Jelang Liga Champions, Diprediksi Tanpa Ronaldo! Nasib Juventus Mengkhawatirkan Lawan Ajax Amsterdam

Tiap bulannya jumlah yang melapor tidak pasti terkadang banyak terkadang sedikit tergantung cuaca dan pasokan barang yang akan dibawa.

Seharusnya mereka wajib lapor sebelum berlayar,dan kita wajib keluarkan surat persetujuan berlayar SPB dari banyak kategori yang dinilai mulai dari SKK Nahkoda, Surat kapal dan dokumen angkutan. SPB tadilah yang mereka gunakan atau dokumen dalam perjalanan.

Baca: KABAR Gembira Tiket Promo Garuda Indonesia Masih Ada 170.000 Kursi, Diskon hingga 65 Persen

Baca: Download Lagu MP3 Mungkin Nanti Versi Jepang Lengkap dengan Lirik Moshimo Mata Itsuka Ariel NOAH

"Sesuai yang diatur dalam uu no 17 tahun 2008 tentang pelayan sesuai pasal 323 jika melanggar akan dikenakan denda Rp 600 juta,” jelasnya.

(Abdullah Usman/Tribun Jambi)

Penulis: Abdullah Usman
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved