Ratusan Permohonan Paspor TKI Kerinci ke Malaysia Ditolak, Kepala Imigrasi Kerinci Ungkap Alasannya

Pada 2018 ditemukan ratusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non prosedural di Kabupaten Kerinci.

Ratusan Permohonan Paspor TKI Kerinci ke Malaysia Ditolak, Kepala Imigrasi Kerinci Ungkap Alasannya
Tribunjambi/Heru
Pengurusan paspor di Imigrasi Klas III Kerinci. 

TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI - Pada 2018 ditemukan ratusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non prosedural di Kabupaten Kerinci. Namun jumlah tersebut berkurang pada 2019.

Data dari Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci, pada 2018 banyak pengajuan paspor tujuan malaysia belum bisa diterbitkan. Menurut Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci, Azhar, penangguhan penerbitan paspor tersebut karena ditolak oleh sistem di kantor Imigrasi Kerinci.

"Ya, bukan dari kita yang menangguhkan pengajuan permohonan paspor melainkan sistem yang terhubung dengan Dirjen Keimigrasian di Pusat. Sistem online ini terintegrasi kepada seluruh kantor Imigrasi yang ada di Indonesia dan pusat di sana," jelasnya.

Dia menyebutkan, untuk penangguhan sendiri beragam waktunya, bisa saja selama enam bulan, satu tahun bahkan dua tahun. Hal ini tergantung pada berat dan ringannya persoalan pemohon itu sendiri.

Baca: Banyak yang Pergi Haji, Tiga Bulan Imigrasi Kerici Cetak 1.800 Paspor

Baca: Sebulan 400 Pemohon, Imigrasi Kerinci Targetkan Cetak 4.000 Paspor

Baca: Banyak Juarai Modeling di Usia Muda, Misri Tak Pernah Takut Lakukan Hal Baru

Baca: Mayat Ditemukan di Kebun Teh Kayu Aro Kerinci, Warga Temukan Kartu BPPK RI Atas Nama Afrizal

Baca: Pamerkan Koleksi Pribadi di Gramedia Jambi, Owner MKI Jual Baju Sulam Organdi untuk Kegiatan Sosial

"Alasan kenapa pemohon ditangguhkan penertiban paspor, salah satu alasannya karena ada indikasi TKI non prosedural," tambahnya.

Dia mengatakan, indikasi menjadi TKI non prosedural tersebut bisa dilihat dari pemohon yang mengajukan pembuatan paspor memberikan data yang tidak sesuai. Misalnya, pertama pembuatan paspor bernama Amir, dan pengajuan kedua namanya Udin. Hal ini terlihat pada sistem jika ada nama yang beda.

"Seperti saat wawancara kepada pemohon, rata-rata mereka ingin pergi ke Malaysia namun tidak tahu alamat jelas di negera tersebut. Tentu, penerbitan paspor ditangguhkan sampai pemohon melengkapi persyaratannya," ucapnya.

Dia menerangkan, upaya yang dilakukan pihaknya tersebut, untuk menghindari tindak pidana penjualan orang di negara lain.

"Kalau pemohon pembuatan paspor jelas tujuannya dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan maka kita tidak akan mempersulit," ucapnya.

Namun lanjutnya, memasuki tahun 2019 sejak diberlakukannya pendaftaran pembuatan paspor dengan sistem online. TKI non prosedural yang mereka temukan semakin berkurang.

"Sekarang jumlahnya sudah jauh berkurang," pungkasnya.

Penulis: heru
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved