Dukung Ketahanan Pangan, BPN Jambi Komit Amankan Lahan Pertanian dari Alih Fungsi Lahan

Pemerintah Provinsi Jambi bersama BPN berupaya melindungi lahan pertanian pangan di Provinsi Jambi dari alih fungsi lahan.

Dukung Ketahanan Pangan, BPN Jambi Komit Amankan Lahan Pertanian dari Alih Fungsi Lahan
Tribunjambi/Zulkifli
Rapat koordinasi LP2B di Jambi. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi bersama BPN Provinsi Jambi berupaya melindungi lahan pertanian pangan di Provinsi Jambi dari alih fungsi lahan untuk mendukung kemandirian dan kedaulatan pangan nasional.

Upaya yang kini ditempuh adalah dengan penyiapan data lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang ada di Provinsi Jambi.

Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi Beni Hermawan, ada perbedaan data luasan LAP2B antara kementrian pertanian, pemerintah daerah, dan BPN sendiri.

Pihak BPN sendiri mencatat, luas lahan LP2B di Provinsi Jambi seluas 111 ribu hektare, sementara data dari kementrian pertanian dan pemerintah daerah hanya seluas 96 ribu hektare.

"Itulah yang mau kita integrasikan. Baku sawahnya, sebetulnya berapa sih yang akurat," katanya, Kamis (4/4).

Baca: Dua Fraksi Mangkir Sampaikan Pandangan Umum LKPJ Bupati Tanjab Barat, Rapat Paripurna Dua Kali Tunda

Baca: Bupati Bungo Mengaku Sedih dan Prihatin, Tiga Kades Diberhentikan Karena Tak Transparan

Baca: Pemkot Jambi Siapkan Rp 1 Miliar untuk Bonus Kafilah Kota Jambi, Segini Besarnya Bonus Juara 1

Baca: Hore Rp 5 Miliar, TPP Guru dan Pegawai Dinas Pendidikan Batanghari Cair Minggu Depan

Menurutnya perbedaan data ini disebabkan adanya perbedaan defenisi mengenai LP2B. Dikatakan Beni, yang dimaksud LP2B itu lahan tersebut tidak harus berwujud sawah, bisa cadangan.

"Defenisi ini yang mungkin melahirkan data yang berbeda. Nah nanti endingnya nanti kita sepakati luas baku sawah, kita sepakati luasan spasialnya," ungkapnya.

Disampaikan Beni, banyak kemudahan yang akan didapat dari pemilik lahan pertanian pangan yang lahanya ditetapkan menjadi LP2B. Dengan catatan lahannya tidak beralih fungsi.

"Jadi kemudahan-kemudahan itu diantaranya memperoleh sertifikat gratis, memperoleh pembinaan pertanian, seperti pupuk dan lain sebagainya," sebutnya.

Kata Beni, luasan lahan LP2B di Provinsi Jambi setiap tahun terus mengalami penurunan karena masih banyaknya kegiatan alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan sawit yang dilakukan masyarakat. Hal itu menurut Beni kerena belum adanya daerah yang menetapkan secara konkrit lokasi LP2B di masing-masing daerah, yang dimasukkan ke dalam rencana tata ruang daerah dan diperdakan.

Meskipun saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Batanghari memiliki Perda tentang LP2B, namun sebagian besar baru mencantumkan luas kuantitatif. Belum menggambarkan sebaran spasial/arahan lokasi dalam lampiran Perda.

"Yang ingin kita cari itu sekarang spasialnya di mana. Kalau sudah bisa dideliniasi, dibatasi secara konkrit letaknya. Itulah yang kita amankan agar tidak terjadi alih fungsi," bebernya.

Baca: Angka Kecelakaan di Tanjab Timur Meningkat, Banyak Remaja Meninggal di Dua Daerah Rawan Ini

Baca: Gara-gara Tak Sampaikan Laporan Pencairan, TPP untuk Ribuan Guru di Batanghari Tertahan

Baca: Akui Miliki Bukti, Kapolres Sarolangun Minta Pelaku Pembakaran Camp PT Samhutani Serahkan Diri

Baca: Program Rahn Tasjily Tanah dari Pegadaian Bisa Jadi Solusi Modal untuk Pengusaha Mikro

Sementara itu, Sekertaris Daerah Provinsi Jambi M Dianto, saat diwawancarai menyampaikan, pihaknya berharap kepada pemerintah daerah yang belum menyusun dan menetapkan Perda LP2B agar segera membuatnya.

"Kita harapkan memang ada kerja sama antara pemerintah daerah dengan BPN di daerah. Karena perda itu nanti menjadi dasar peta-peta lahan yang akan digunakan menjadi lahan pertanian," sebut M Dianto.

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved