Dua Fraksi Mangkir Sampaikan Pandangan Umum LKPJ Bupati Tanjab Barat, Rapat Paripurna Dua Kali Tunda

Dua anggota fraksi DPRD Tanjab Barat mangkir saat rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum LKPJ Bupati Tanjab Barat Tahun 2018.

Dua Fraksi Mangkir Sampaikan Pandangan Umum LKPJ Bupati Tanjab Barat, Rapat Paripurna Dua Kali Tunda
Tribunjambi/Darwin
Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat dan Wakil Bupati Tanjab Barat saat sidang paripurna. 

TRIBUNJAMBI.COM, KUALATUNGKAL - Dua anggota fraksi DPRD Tanjab Barat mangkir saat rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum LKPJ Bupati Tanjab Barat Tahun 2018. Rapat paripurna juga molor karena diskor dua kali.

Anggota Fraksi PAN dan Partai Golkar mangkir pada rapat paripurna penyampaian pemandangan umum atas LKPJ Tahun 2018 Bupati Tanjab Barat hingga menyebabkan rapat molor.

Hanya 15 anggota dewan yang hadir atau yang hadir, rapat paripurna kedua pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2018 akhirnya ditunda karena jumlah anggota dewan tak memenuhi qourum. Rapat sempat diskor dua kali.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Tanjabbar, Mulyani Siregar dan dihadiri Wakil Bupati Tanjab Barat, H Amir Sakib beserta kepala OPD itu tetap dilanjutkan tanpa dihadiri dua perwakilan fraksi PAN dan Golkar.

Baca: Bupati Bungo Mengaku Sedih dan Prihatin, Tiga Kades Diberhentikan Karena Tak Transparan

Baca: Angka Kecelakaan di Tanjab Timur Meningkat, Banyak Remaja Meninggal di Dua Daerah Rawan Ini

Baca: Akui Miliki Bukti, Kapolres Sarolangun Minta Pelaku Pembakaran Camp PT Samhutani Serahkan Diri

Baca: Gara-gara Tak Sampaikan Laporan Pencairan, TPP untuk Ribuan Guru di Batanghari Tertahan

Wakil Bupati Tanjab Barat, Amir Sakib mengapresiasi kepada anggota DPRD Tanjab Barat yang hadir memberikan pandangannya atas LKPJ Bupati Tanjab Barat tahun 2018.

"Dengan adanya pemandangan tersebut dapat menjadi masukan dan rekomendasi untuk Kabupaten Tanjab Barat yang Maju, Bermanfaat dan Makmur," ungkap Wabup.

Menanggapi hal ini, Sekretaris DPRD Tanjab Barat, Agus Sanusi dikonfirmasi menyebutkan kalau anggota dewan tidak harus memberikan pandangan terhadap LKPJ Bupati Tanjab Barat tahun 2018 sehingga rapat tetap dilanjutkan, namun sebaiknya memberikan pandangan.

"Sebaiknya setiap fraksi ada pandangan umum tapi tidak wajib. Karena pandangan fraksi ini bersifat remomendasi untuk menyuarakan pandangan anggota dewan terhadap apa yang telah disampaikan Bupati," sebutnya.

Dia menyebutkan, jika kehadiran merupakan hak prerogatif anggota DPRD. Namun diharapkannya semua fraksi bisa hadir pada rapat selanjunya termasuk dalam pansus. 

"Mudah-mudahan kedua fraksi tersebut dapat terlibat untuk memberikan pandangan dan terlibat dalam pansus karena sebagai kunci adalah pandangan fraksi," harapnya.

Terpisah, Nazarudin, salah satu perwakilan fraksi PAN yang tak hadir pada rapat tersebut enggan berkomentar. "Saya no komen, silakan tanyakan lansung ke ketua partai," ujarnya singkat.

Ketua DPD PAN Tanjab Barat, Syafril Simamora, maupun perwakilan fraksi Golkar juga tidak memberi tanggapan saat dihubungi Tribunjambi.com.

Baca: Pemkot Jambi Siapkan Rp 1 Miliar untuk Bonus Kafilah Kota Jambi, Segini Besarnya Bonus Juara 1

Baca: KKI WARSI Dorong Pemahaman Manfaat PHBM untuk Selamatkan Hutan dan Instrumen Pembangunan

Baca: Hore Rp 5 Miliar, TPP Guru dan Pegawai Dinas Pendidikan Batanghari Cair Minggu Depan

Baca: Program Rahn Tasjily Tanah dari Pegadaian Bisa Jadi Solusi Modal untuk Pengusaha Mikro

Penulis: Darwin
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved