BPN Prabowo-Sandi Jokowi Buka Rahasia Kekuatan Negara dalam Debat Capres, Ini Dia

TRIBUNJAMBI.COM- Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Priyo Budi Santoso menyayangkan pernyataan capres Joko Widodo yang mengumbar informasi kekuatan militer RI di hadapan publik saat debat capres keempat akhir pekan lalu.

"Harusnya informasi kekuatan militer hanya dimiliki panglima tertinggi dan panglima militer karena itu menyangkut informasi rahasia kekuatan negara," kata Priyo di Surabaya, Senin (1/4/2019).

Dia berharap, apa yang diucapkan Jokowi bisa dimaklumi dan tidak menjadi blunder dan justru mengancam keamanan negara.

Baca: Ungkap Harapan Cawapres Maruf Amin Jika Terpilih, Akan Gaet Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

Baca: UPDATE Hasil Suvei Elektabilitas Capres Jokowi-Maruf Amin Unggul di 6 Lembaga Survei Ini.

Baca: BENARKAH Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Masuk Dalam Daftar Nama Calon Menteri Prabowo-Sandiaga ?

"Ini kan sudah terlanjur, semoga tidak membawa efek. Pak Presiden lain kali harus hati-hati," jelasnya.

Dalam debat yang digelar di Hotel Shangrila Jakarta, Sabtu (30/3/2019) malam, kedua capres membahas tentang anggaran pertahanan negara.

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengakui anggaran pertahanan tidak terlalu besar.

Namun, menurut Jokowi, kekuatan sistem pertahanan dapat dibangun tanpa harus membelanjakan alat utama sistem persenjataan ( alutsista).

Menurut Jokowi, masalah minimnya anggaran dapat disiasati dengan investasi di bidang alutsista.

Menurut Jokowi, anggaran di Kementerian Pertahanan bisa digunakan untuk membangun industri alutsista.

Misalnya, Tank Harimau yang diproduksi Indonesia.

Baca: INI Alasan Cawapres Sandiaga Uno Tidak Mau Rilis Hasil Survei Internal Versi BPN Prabowo-Sandi.

Baca: UPDATE Hasil Suvei Elektabilitas Capres Jokowi-Maruf Amin Unggul di 6 Lembaga Survei Ini.

Baca: Ungkap Harapan Cawapres Maruf Amin Jika Terpilih, Akan Gaet Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

Kemudian, seperti produksi Kapal Selam Ardedali yang diciptakan atas hasil kerja sama Indonesia dengan negara lain.

Sementara itu, Prabowo menyebut, anggaran untuk pertahanan dan keamanan hanya 5 persen dari APBN dan 0,8 persen dari GDP.

Sementara di Singapura, anggaran pertahanannya 30 persen dari APBN dan 3 persen dari GDP. Padahal, menurut Prabowo, pertahanan dan keamanan adalah hal yang penting.

Kebijakan pemerintah dalam hal ini harus dikaji