Dana BOS Macet, Sekolah di Kota Jambi Cari Dana Talangan untuk Opersional Sekolah

Dinas Pendidikan Kota Jambi menyampaikan bahwa hingga saat ini, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum cair.

Dana BOS Macet, Sekolah di Kota Jambi Cari Dana Talangan untuk Opersional Sekolah
Tribunnews
ilustrasi 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI-Dinas Pendidikan Kota Jambi menyampaikan bahwa hingga saat ini, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum cair. Seharusnya pada awal Maret dana BOS sudah cair. Namun hingga akhir Maret, belum ada kepastikan kapan akan cair.

Disampaikan Arman, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi bahwa pencairan hanya tinggal menunggu dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Sebab dari Kota Jambi, seluruh administrasi yang menyangkut BOS sudah terpenuhi.

“Kita tinggal menunggu dari Provinsi. Sebab, dana BOS itukan ditransfer langsung dari pusat ke Provinsi. Baru langsung ke sekolah masing-masing. Ini termasuk lambat cairnya. Karena hingga akhir Maret belum ada kepastian,” jelasnya.

Akibatnya, kepala sekolah terpaksa mencari dana dari pihak lain untuk menutupi biaya operasional sekolah. Hal ini tentunya memberatkan bagi sekolah.

Baca: Penetapkan Tersangka Kekerasan pada Panwasludes Pelompek, Polres Kerinci Tunggu Gelar Perkara

Baca: FPI Kota Jambi Laporkan Masih Ada Aktivitas Prostitusi di Pucuk, Fasha: Buktikan, Jangan Hanya Lapor

Baca: Kasus Narkoba Acai Bos Karaoke Hawai, Anggota Ditresnarkoba Polda Jambi Akui Temukan Sabu dan Bong

Baca: 10 Tahun Berkonflik, PT BBS Minta Waktu Tiga Bulan untuk Selesaikan Konflik Lahan di Muarojambi

“Sekolah tentunya tetap berjalan. Namun ya kepala sekolah harus berhutang dulu untuk menutupi biaya operasional sekolah. Nanti setelah cair, baru dibayar,” kata Arman.

Arman menjelaskan bahwa dana BOS yang diterima sekolah tergantung jumlah siswa. Untuk SD hitungannya adalah Rp 800ribu per anak per tahunnya. Untuk SMP sebesar Rp 1 juta per anak anak dan per tahun.

“Jadi tidak sama penerimaan untuk setiap sekolahnya. Karena itu tergantung jumlah siswa,” imbuhnya.

Dana BOS juga diterima oleh sekolah swasta. Hanya saja bedanya untuk sekolah swasta, dana BOS biberikan dalam bentuk hibah, dengan petunjuk apa saja yang boleh dan tidak boleh dibelanjakan.

"Tapi tidak seketat sekolah negeri. Kalau sekolah negeri dicatat sebagai belanja dan aset p

emerintah. Pertanggungjawabannya lebih ketat,” katanya.

Dalam membelanjakan dana BOS, sekolah harus memiliki Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS). Jadi semua belanja BOS harus sesuai dengan RKAS.

“Ada juknisnya. Apa yang boleh dan tidak. Uang tersebut tidak boleh digunakan di luar apa yang mereka sudah rencanakan dalam RKAS. Kalau tidak, SPJ nya tidak akan diakui. Jadi harus direncanakan sejak awal oleh pihak sekolah dan ini dipantau secara ketat,” katanya.

Penulis: Rohmayana
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved